Mohamad Lakotani Dorong Kolaborasi HIPMI untuk Perluasan Program MBG di Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengajak pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk berkolaborasi mendukung program Makan Bergizi (MBG) di Papua Barat.

Ajakan tersebut disampaikan Lakotani saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) VI HIPMI Papua Barat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Krooy, Kaimana, Sabtu (15/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Lakotani menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program MBG.

Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan.

“Data yang kita peroleh menunjukkan tingkat kehadiran anak-anak di sekolah meningkat setelah adanya program makan bergizi gratis. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan kecukupan asupan gizi,” ujar Lakotani.

Wagub menambahkan, berdasarkan rapat bersama Badan Gizi Nasional, program MBG di wilayah perkotaan hampir seluruhnya sudah berjalan.

Namun, sejumlah daerah terpencil, terluar, dan terisolir masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan.

Baca juga: Isak Waryensi Dukung Perluasan Program MBG di Kaimana untuk Generasi Sehat dan Cerdas

Lakotani menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak, termasuk investor dan pengusaha muda, untuk memastikan program ini menjangkau seluruh peserta didik di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau.

“Saya kira seluruh anggota HIPMI bisa mengambil peran mendorong perluasan program agar penerima manfaat semakin banyak, terutama di daerah terpencil,” harapnya.

Di hadapan Bupati Kaimana, Forkopimda, serta DPC HIPMI dari tujuh kabupaten di Papua Barat yang hadir, Lakotani juga menyampaikan target pemerintah pusat. Presiden berharap capaian program MBG dapat mencapai 80 persen pada akhir tahun ini.

Namun, ia mengakui bahwa di Tanah Papua masih terdapat berbagai tantangan, terutama akses transportasi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pelayanan program pemerintah.

“Kita menghadapi persoalan transportasi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan program pemerintah, termasuk MBG,” jelasnya.