Hasil CPNS Formasi 2021 Kaimana Belum Diumumkan, Begini Penjelasan BKPSDM
“Secara teknis semua tahapan sudah kami lakukan dan kami sudah berkoordinasi," kata Kepala BKPSDM Kaimana, Onna Lawalata
Penulis: Arfat Jempot | Editor: Tarsisius Sutomonaio
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/menunggu-pengumuman-hasil-seleksi-CPNS-dari-Badan-Kepegawaian-Negara-BKN.jpg)
TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2021 di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, belum diumumkan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kaimana, Onna Lawalata, mengatakan masih menunggu pengumuman nilai resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penundaan pengumuman hasil seleksi CPNS tersebut, ucapnya, tidak disengaja oleh pemerintah daerah. Ia meminta semua pihak, khususnya para peserta seleksi, dapat memahami kondisi tersebut.
“Secara teknis semua tahapan sudah kami lakukan dan kami sudah berkoordinasi. Karena bertepatan dengan masa libur, kami masih harus menunggu hasil nilai yang akan dikeluarkan oleh BKN,” kata Onna Lawalata kepada sejumlah wartawan saat dikonfirmasi di Kantor BKPSDM, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, BKPSDM Kaimana masih menunggu hasil resmi dari BKN sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan nilai akhir seleksi CPNS.
“Sekarang ini kami hanya menunggu dari BKN. Penundaan ini bukan sesuatu yang disengaja,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Yohanis Manibuy Resmi Buka Tes SKD Seleksi CPNS Formasi 2024 Teluk Bintuni
Menurut Onna Lawalata, penundaan pengumuman hasil CPNS Formasi Tahun 2021 sudah disampaikan ke peserta melalui akun masing-masing sejak 27 Desember 2025.
Ia berharap pengumuman hasil seleksi CPNS Formasi 2021 dapat dikeluarkan oleh BKN dalam waktu dekat.
Setelah ada kabar dari BKN, ucapnya, BKPSDM Kaimana akan secepatkan menyampaikan informasi resmi kepada publik.
| Alexander Lakotani, Guru Muda yang Menyalakan Harapan di Pedalaman Yamor Papua Barat |
|
|---|
| Kepiting Kokas Dijual di Pasar Rakyat Thumburuni Fakfak, Jadi Urat Nadi Ekonomi Warga |
|
|---|
| Bapenda: Penarikan Retribusi Parkir di Kawasan Milik Pemerintah Wajib Menggunakan Karcis |
|
|---|
| Rakor BPSDM Papua Barat, Dorong Peningkatan Kompetensi ASN dan Orientasi PPPK |
|
|---|
| TIdak Terurus, Foodcourt dan Taman Jokowi Kaimana akan Dihidupkan Kembali |
|
|---|