Bupati Kaimana Tanggapi Pemalangan Kantor Distrik Yamor dan Rumah Pegawai

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Bupati Kaimana, Hasan Achmad, merespons informasi soal pemalangan Kantor Distrik Yamor dan rumah pegawai oleh masyarakat setempat pada Jumat (16/1/2026) lalu. 

Ia mengatakan pemerintah distrik adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Karena itu, kepala distrik berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bagi masyarakat di wilayah distrik.

"Tentu kami berharap kepala distrik dapat memberikan kinerja yang baik," kata Hasan Achmad di ruang kerjanya di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Senin (19/1/2026).

Ia menyebut kepala Distrik Yamor sering berhalangan ke tempat tugas. Ini bisa membuat masyarakat kecewa sehingga terjadi pemalangan kantor distrik dan rumah pegawai. 

"Yang kita temukan di Kabupaten Kaimana terutama di Distrik Yamor itu kepala distrik sering berhalangan untuk hadir di distrik. Ini yang mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat sehingga membuat masyarakat kecewa. Bagi saya itu hal yang wajar," kata Bupati. 

Menurutnya, Pemkab Kaimana telah melakukan rapat terbatas untuk membahas persoalan pemalangan di Distrik Yamor.

"Hasil rapat terbatas itu yakni kami akan mengevaluasi kinerja para kepala-kepala distrik dan kami akan mengambil kebijakan untuk mutasi kepala distrik," katanya.

Baca juga: Bupati Kaimana Beberkan Sejumlah Program Unggulan 2026 Hingga Menjangkau Desa Terjauh

Kepala distrik yang akan diberikan kepercayaan, ucap Hasan Achmad, harus mempunyai dedikasi yang tinggi serta siap ditempatkan di wilayah yang sulit.

"Semoga kami dapat memilih pejabat yang bisa mempunyai dedikasi tinggi dan siap ditempatkan di wilayah-wilayah sulit seperti Distrik Yamor," katanya.

Bupati juga menegaskan dalam waktu dekat wakil bupati akan melakukan perjalanan ke Distrik Yamor.

"Untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan, termasuk juga kami akan secepatnya mengisi jabatan kepala distrik dan melengkapi perangkat-perangkat kecamatan," ucapnya.

Bupati Hasan Achmad akan mencoba memperjuangkan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk infrastruktur di tingkat distrik bisa dilengkapi.

"Kita akan memperjuangkan infrastruktur di tingkat distrik agar bisa dilengkapi supaya menciptakan kenyamanan bagi pegawai yang ditugaskan di wilayah distrik," ujar Hasan Achmad.