Kemenkum Papua Barat Koordinasikan Pembentukan Posbakum di 39 Kelurahan Kota Sorong 

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Koordinasi pada Jumat (17/10/2025) tersebut berkaitan dengan rencana pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di 39 kelurahan di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom, memimpin rapat di ruang rapat Sekretariat Daerah Papua Barat Daya itu.

Pertemuan itu dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Ruddy Rudolf Laku; Asisten I Bidang Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat, Jeremias Gembenop; dan Plt Lurah Malawei Kota Sorong, Rein Ario Howay.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar Ikuti Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Kakanwil mengapresiasi Pemprov Papua Barat Daya atas dukungan dan kerja sama yang sudah terjalin dalam berbagai program Kementerian Hukum.

Antara lain pembentukan Koperasi Merah Putih, Peacemaker Justice Award (PJA), pendampingan Hak Kekayaan Intelektual, dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah.

Menurut Piet Bukorsyom, dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum tingkat kelurahan demi memperluas akses keadilan bagi masyarakat. 

"Posbakum menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan hukum gratis dan mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif," kata Piet.

Koordinasi ini, ucapnya, juga menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Pabar untuk merealisasikan target pelayanan hukum pada 2025.