Senin, 27 April 2026

Mahasiswa Yalimo di Manokwari Tolak Calon DOB Benawa, Minta Pemerintah Cabut SK

IMYAL juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) terkait rencana pembentukan calon DOB Benawa di Kabupaten Yalimo.

Tayang:
zoom-inlihat foto Mahasiswa Yalimo di Manokwari Tolak Calon DOB Benawa, Minta Pemerintah Cabut SK
Tribunpapuabarat.com/Matius Pilamo Siep
TOLAK PEMEKARAN - Ikatan Mahasiswa Yalimo (IMYAL) Kota Studi Manokwari menolak pembentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Benawa di Kabupaten Yalimo. Penolakan tersebut disampaikan melalui jumpa pers di Asrama Yalimo, Kabupaten Manokwari, Rabu (11/3/2026) pagi. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ikatan Mahasiswa Yalimo (IMYAL) Kota Studi Manokwari menolak calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Benawa di Kabupaten Yalimo, termasuk rencana deklarasi yang dijadwalkan pada 12 Maret 2026.

Penolakan tersebut disampaikan melalui jumpa pers di Asrama Yalimo, Kabupaten Manokwari, Rabu (11/3/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan Tribunpapuabarat.com, sejumlah mahasiswa membentangkan pamflet dan baliho bertuliskan “Stop Mekarkan Kabupaten Benawa”. 

Ada juga spanduk bertuliskan “DPRD Kabupaten Yalimo harus mempertimbangkan suara penolakan Mahasiswa Yalimo se-Indonesia dalam menolak pemekaran Kabupaten Benawa”.

IMYAL juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) terkait rencana pembentukan calon DOB Benawa di Kabupaten Yalimo.

Ketua Ikatan Mahasiswa Yalimo Kota Studi Manokwari, Domianus Lokobal, menilai rencana pembentukan calon DOB Benawa belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, proses pengusulan pemekaran wilayah tersebut terkesan tergesa-gesa tanpa melalui kajian komprehensif yang melibatkan masyarakat luas.

Baca juga: Bupati Yalimo Komitmen Bangun Asrama Mahasiswa di Manokwari dan Sorong Tahun 2026

 

“Proses pengusulan ini kami nilai tidak melalui tahapan kajian yang komprehensif. Bahkan terkesan dipercepat tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia menduga percepatan proses tersebut tidak terlepas dari dorongan pemerintah pusat yang kemudian dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, tanpa proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat.

Domianus menjelaskan bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Tanah Papua selama ini sering disampaikan dengan alasan percepatan pembangunan. 

Dalam praktiknya, ucap Domianus Lokobal, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya, dampak yang dikhawatirkan antara lain eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga sumber daya budaya dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Papua pada umumnya dan masyarakat Yalimo secara khusus, terutama di wilayah Benawa,” katanya.

IMYAL juga menilai percepatan deklarasi calon DOB Benawa tidak terlepas dari kepentingan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam serta memperluas persebaran penduduk pendatang.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved