Mendagri Minta Pemda Perluas Gerakan Pangan Murah Sampai ke Kecamatan

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM).

Hal ini untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Ia meminta Pemda memperluas GPM hingga ke tingkat kecamatan yang merupakan ujung tombak pemerintahan.

Medagri menyebut ada 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. 

Per 30 Agustus 2025, 4.663 kecamatan sudah mendaftar untuk GPM.

"Penghargaan yang tinggi kepada Bapak Mentan dan Kabulog yang telah menginisiasi gerakan ini, me-launching melalui metode kecamatan," kata Tito Karnavian dalam acara GPM Serentak di Kementerian Pertanian di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Mendagri menyebut menjaga ketahanan pangan sebagai wujud nyata dari makna kemerdekaan. 

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Perbanyak Ruang Publik Tanpa Asap Rokok

Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap sektor pangan.

"Di antaranya, Beliau (Presiden) menyampaikan kalau merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi kita mampu untuk memberi makan rakyat kita sendiri, swasembada pangan," kata Tito Karnavian.

GPM, ucapnya, sebagai satu di antara langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras.

Sebanyak 1,3 juta ton dari sekira 4 juta ton stok Bulog akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Ia menyebut ini akan menjadi tugas berat Kepala Bulog, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kemendagri.

"1,3 juta ton ini kalau kita hitung, sampai dengan akhir Desember, rata-rata 7 ribu ton [disalurkan] per hari," ujar Tito Karnavian.

Pendistribusian beras SPHP ini melalui pasar rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), gerakan pasar murah yang digelar pemerintah daerah, dan retail.

Baca juga: Singgung Pengusaha Nakal, Presiden Prabowo Minta Para Bupati Hati-hati Beri Izin Usaha