Menteri Hukum RI Perkenalkan Protokol Jakarta di Forum BRICS

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang kekayaan intelektual (KI).

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyatakan komitmen itu saat menghadiri 17th Heads of BRICS Intellectual Property Offices Meeting di Rio de Janeiro, Brasil, 21-23 September 2025.

Ini adalah momentum bersejarah bagi Indonesia karena pertama kali hadir dalam forum ini sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025.

Supratman menyampaikan Indonesia tidak hanya peserta, tetapi juga sebagai inisiator kerja sama strategis melalui peluncuran Protokol Jakarta.

"Protokol Jakarta adalah inisiatif multi-sektor yang fokus pada perlindungan dan pemanfaatan karya digital, khususnya di bidang musik, audiovisual, dan karya jurnalistik dalam ekosistem platform daring," ujarnya, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk memperoleh keadilan dalam distribusi royalti digital. 

Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar Janjikan Layanan Hukum Makin Mudah untuk DKPP Mansel

Selama ini, para pencipta dari negara berkembang kerap tidak mendapatkan pembagian royalti yang proporsional meski karya mereka dipakai secara luas.

"Protokol Jakarta adalah kontribusi nyata Indonesia untuk memastikan KI menjadi katalis pembangunan ekonomi global yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan," kata Supratman Andi Agtas.

Dalam forum BRICS itu, Menteri Hukum RI juga menekankan kekayaan intelektual adalah pilar utama pembangunan nasional.

KI disebut dapat memperkuat kemitraan global, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia sedang memodernisasi regulasi KI melalui pemberlakuan Undang-Undang Paten terbaru.

Ada juga pembaruan Undang-undang Hak Cipta dan Desain Industri supaya selaras dengan standar global dan perkembangan teknologi.

Pemerintah mendorong pemanfaatan sertifikat kekayaan intelektual sebagai jaminan pinjaman perbankan bagi pelaku UMKM.

Selain itu, RI mendorong percepatan transformasi digital layanan KI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).