10 Anggota Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Papua, Ada Velix Wanggai hingga Paulus Waterpauw

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Ini sejulah nama yang mengisi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Sejumlah nama yang pernah menduduki jabatan pemerintah pusat, turut hadir.

Seperti Ribka Haluk yang menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo yang masuk susunan komite.

Hingga Eks Kabaintelkam Polri Paulus Waterpauw juga menjadi anggota komite.

Berikut daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo: 

1. Velix Vernando Wanggai (ketua) 
2. John Wempi Wetipo 
3. Ignatius Yogo Triyono 
4. Paulus Waterpauw 
5. Ribka Haluk 
6. Ali Hamdan Bogra
7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar 
8. Yani 
9. John Gluba Gebze 
10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale

Tugas Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus).

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Fernando Wanggai mengatakan misinya.

Ia meyakini Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dapat menyentuh semua elemen untuk memajukan Papua. 

Velix menambahkan, komite ini juga akan menyentuh setiap segmen masyarakat, termasuk anak muda. 

"Sehingga itu menandakan bahwa kami akan menyentuh semua simpul-simpul sosial, akan menyentuh semua segmen-segmen yang beragam dari level anak muda sampai juga level persoalan-persoalan yang high politics," lanjutnya. 

Pembentukan komite ini dinilainya sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan Papua.

Velix menjelaskan agenda besar Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua akan menyasar Asta Cita yang menjadi program Presiden Prabowo. 

"Dalam konteks politik, dalam pemerintahan, kemudian di dalam konteks infrastruktur, kemudian dalam konteks ekonomi dan pertumbuhan kewilayahan, dan juga aspek-aspek yang menjadi bersifat soft, seperti sport, olahraga, gender, kemudian juga di bidang ekonomi kreatif," terangnya.

Baca juga: Pemkab Fakfak Siapkan Lahan 1 Hektare untuk Perumahan BMKG di Kawasan Bandara Siboru

Isi Perpres

Melihat isi Perpres 121/2022, tentang pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Perpres ini mengatur mengenai pembentukan adan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; hak keuangan dan fasilitas; dan pendanaannya. 

Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dilanjutkan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.

Perpres ini mengatur mengenai penetapan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041 untuk jangka waktu 20 tahun yang dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). 

RAPPP dikoordinasikan penyusunannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. (*)