BEM Unipa Pertanyakan Tindak Lanjut Aspirasi Penolakan PSN dan Militerisme, Ini Respons DPR

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (Unipa) mempertanyakan tindak lanjut aspirasi penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan isu militerisme yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPR Papua Barat.

Presiden Mahasiswa Unipa, Yenuson Rumaikeuw, menyatakan aspirasi tersebut telah diserahkan melalui aksi demonstrasi mahasiswa sejak 7 Mei 2026.

Namun hingga kini, pihaknya menilai belum ada pembahasan serius dari DPR Papua Barat.

“Kami meminta DPR Papua Barat segera membahas situasi Papua terkait PSN dan militerisme. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR harus berdiri dan membela hak-hak masyarakat,” ujar Yenuson di Manokwari, Selasa (19/5/2026).

Ia menegaskan, DPR memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.

Menurutnya, DPR harus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara nyata demi kepentingan rakyat.

“Hari ini rakyat Papua merasa hak untuk bertahan hidup di atas tanah sendiri sedang terancam," terangnya.

Baca juga: Petrus Makbon dan Judson Waprak Terima Aspirasi Massa Penolak PSN di Manokwari

"Aparat negara, dikerahkan dan masyarakat merasa terintimidasi ketika mempertahankan hak atas tanahnya. Di mana peran dan keberpihakan wakil rakyat,” tegasnya lanjut.

Ia mengancam akan kembali turun ke jalan apabila dalam dua minggu tidak ada tanggapan resmi dari DPR Papua Barat.

“Saya minta DPR membuka ruang diskusi bersama mahasiswa dan pemerintah agar aspirasi ini bisa dikawal sampai ke pusat,” katanya.

Sementara itu, Walil Ketua I DPR Papua Barat, Petrus Makbon, menyatakan aspirasi mahasiswa tetap akan dibahas secara kelembagaan.

Namun saat ini DPR masih fokus pada agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat.

“Sekarang ini DPR sedang menjalankan agenda lain, ada pembahasan LKPJ Gubernur Papua Barat. Setelah itu baru akan dibahas secara kelembagaan. Satu atau dua hari ke depan tetap akan dibahas,” ujar Petrus Makbon merespons upaya konfirmasi Tribunpapuabarat.com.