Selasa, 14 April 2026

Ditjenim Papua Barat

Imigrasi Papua Barat Perkuat Pengawasan WBP Berstatus Bebas Bersyarat

‎Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat menegaskan akan terus meningkatkan kualitas analisis data, pengawasan lapangan, serta memperkuat jejaring

Tayang:
zoom-inlihat foto Imigrasi Papua Barat Perkuat Pengawasan WBP Berstatus Bebas Bersyarat
Tribunpapuabarat.com/Fransiskus Irianto Tiwan
‎CAPAIAN KINERJA - Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat Tahun 2025 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Jumat (12/12/2025). ‎Kakanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat, Asrul (tengah), mengatakan Imigrasi terus memperkuat sistem pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang bebas bersyarat.  

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - ‎Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Papua Barat terus memperkuat sistem pengawasan  terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang bebas bersyarat. 

Penguatan pengawasan itu dengan mengoptimalisasi pendataan subject of interest (SOI), catatan orang-orang yang memperlukan perhatian khusus.

‎Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap WBP yang mendapatkan hak integrasi tetap dalam pemantauan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat, Asrul, mengatakan peningkatan akurasi data SOI menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat.

‎Menurut Asrul, pendataan SOI sangat penting terutama bagi warga binaan yang memiliki potensi keterkaitan dengan isu lintas negara atau riwayat yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran keimigrasian.

‎“Optimalisasi pendataan SOI merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap WBP yang menerima pembebasan bersyarat tetap dalam pengawasan. Ini penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah potensi pelanggaran keimigrasian,” kata Asrul, Jumat (12/12/2025).

‎Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menyasar WBP asing, tetapi juga WBP WNI yang memiliki catatan atau potensi mobilitas lintas negara.

Baca juga: Imigrasi Papua Barat Tanam 1.500 Bibit Pohon Kelapa di Lapas Perempuan

‎‎Asrul menyebut optimalisasi SOI melalui koordinasi yang erat antara jajaran Imigrasi dengan Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya.

‎“Sinergi dalam pertukaran data dan informasi menjadi kunci. Dengan data yang lebih akurat, deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian dapat dilakukan lebih cepat,” katanya.

‎Upaya ini juga merupakan implementasi kebijakan nasional Ditjen Imigrasi dalam memperkuat fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan orang per orang yang memiliki potensi risiko.

‎Kanwil Imigrasi Papua Barat menilai peningkatan akurasi data SOI akan mendukung sistem deteksi dini secara lebih komprehensif, terutama dalam menghadapi potensi penyalahgunaan izin tinggal, mobilitas ilegal, maupun kegiatan lintas negara yang berisiko.

Baca juga: Ditjen Imigrasi Papua Barat Bersama Ditjenpas Papua Barat Donor Darah dan Bagi Sembako

‎“Dengan pengawasan yang terstruktur, kami berharap keamanan dan ketertiban di Papua Barat dapat terus terjaga secara berkelanjutan,” ujar Asrul.

‎Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat menegaskan akan terus meningkatkan kualitas analisis data, pengawasan lapangan, serta memperkuat jejaring koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengawasan warga binaan yang menerima bebas bersyarat.

‎“Pengawasan keimigrasian merupakan bagian dari menjaga kedaulatan negara. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, akurat, dan terukur,” kata Asrul.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved