Erika Werinussa: 43 SPPG Layani 97.169 Penerima Manfaat MBG di Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengungkapkan saat ini terdapat 43 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif beroperasi di wilayah Papua Barat. 

Ia mengakui, bahwa 43 SPPG tersebut berada di bawah naungan yayasan karena mekanisme penyaluran anggaran program dilakukan melalui rekening yayasan.

“Untuk Papua Barat, sampai hari ini ada 43 SPPG dan semuanya di bawah yayasan, karena anggaran disalurkan melalui rekening yayasan,” kata Erika kepada media di Manokwari, Senin (23/2/2026).

Erika menyebutkan, jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat mencapai 97.169 orang.

Baca juga: BGN Papua Barat Dorong Pemberdayaan Mama Papua dan UMKM Lokal lewat Program Pangan Bergizi

Angka tersebut mencakup peserta didik mulai dari PAUD, TK hingga SMA, serta kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menurutnya, program MBG merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sekaligus menekan angka stunting di Papua Barat.

Menanggapi sejumlah dapur MBG yang sempat terhenti, Erika memastikan sebagian besar telah kembali beroperasi normal mulai Senin (23/2/2026).

"Hanya satu dapur di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, yang masih menyelesaikan administrasi di Jakarta," katanya.

Sementara, kata Erika, dapur MBG di Manokwari yang sebelumnya berhenti cukup lama juga telah kembali berjalan setelah memenuhi persyaratan dari BGN pusat.

Baca juga: Satgas Papua Barat Minta Dapur MBG Kabupaten Rutin Laporkan Perkembangan

Erika menegaskan, bahwa untuk mencegah kejadian serupa, BGN kini memperketat pengawasan berlapis pada setiap dapur MBG. 

Pengawasan dilakukan mulai dari kepala SPPG, tenaga ahli gizi, akuntan, hingga mitra penyedia bahan baku.

“Pengawasan penuh wajib dilakukan, termasuk dari mitra yang menyuplai bahan baku ke dapur,” tegasnya.

Erika juga menjelaskan tentang beberapa kasus sebelumnya terjadi akibat lemahnya kontrol, seperti temuan roti berjamur maupun dugaan keracunan ikan.

Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

“Sekarang semua kabupaten/kota wajib memiliki Satgas. Di Manokwari sudah ada, Satgas Provinsi Papua Barat juga ada. Jika ada persoalan, langsung kami koordinasikan dan laporkan,” ujarnya.

Dengan pengawasan yang semakin ketat dan dukungan lintas sektor, BGN berharap pelaksanaan Program MBG di Papua Barat dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi masyarakat.