Papua Barat

Satgas Papua Barat Minta Dapur MBG Kabupaten Rutin Laporkan Perkembangan

provinsi sifatnya hanya koordinatif. Kalau teman-teman di kabupaten tidak melaporkan, kami tidak tahu perkembangan seperti apa

Penulis: R Julaini | Editor: Hans Arnold Kapisa
TribunPapuaBarat.com/Rachmat Julaini
SATGAS MBG - Ketua Satgas MBG Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa diwawancarai media di Manokwari, Senin (17/11/2025) 

 

Ringkasan Berita:Pelaporan perkembangan dapur MBG dari kabupaten masih minim, sehingga Satgas Papua Barat kesulitan mengetahui progres pembangunan dan distribusi, meski data lokasi dapur sudah ada dan koordinasi makanan dilakukan langsung oleh BGN

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Papua Barat, Melkias Werinussa, meminta setiap dapur MBG di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) untuk rutin melaporkan perkembangan kegiatan.

Menurutnya, kewenangan pengelolaan dapur MBG di daerah 3T berada di masing-masing kabupaten, termasuk pengelolaan akun aplikasi yang digunakan untuk memasukkan data.

“Di provinsi sifatnya hanya koordinatif. Kalau teman-teman di kabupaten tidak melaporkan, kami tidak tahu perkembangan seperti apa,” ujar Melkias Werinussa, Senin (17/11/2025).

Melkias menjelaskan, akun yang dimiliki setiap kabupaten berisi informasi jumlah dapur yang dibentuk, lokasi dapur, hingga data proposal dan tenaga kerja.

Pembangunan dapur MBG, lanjutnya, harus mengikuti standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: Mohamad Lakotani Tegaskan MBG Tetap Diawasi Meski Kasus Keracunan Rendah

Ia menambahkan, pihaknya berencana menggelar rapat daring untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan dapur MBG di Papua Barat.

“Kami memang punya data lokasinya, tapi pembangunan dapur belum jelas. Semua data dimasukkan melalui akun kabupaten, termasuk proposal dan pekerja. Itu ditentukan langsung oleh BGN,” jelasnya.

Melkias menegaskan, Satgas MBG Papua Barat hanya berperan melakukan monitoring.

Ia mengaku kerap meminta data perkembangan melalui grup komunikasi, namun informasi dari kabupaten sering tidak tersedia.

“Semua hal terkait dapur MBG ditangani penuh oleh BGN. Akun hanya diberikan kepada kabupaten, sehingga kami di provinsi tidak bisa masuk. Kami hanya diberi kesempatan untuk memonitor,” ungkapnya.

Ia menambahkan, koordinasi dari BGN tidak hanya menyangkut pembangunan dapur dan peralatan, tetapi juga distribusi makanan yang langsung diarahkan ke dapur MBG di kabupaten.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved