Ketua DPR Papua Barat di Raker I PALKOAP: Sudah Saatnya Anak Papua Mengakses Proyek Rp2,5 Miliar

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menegaskan bahwa pengusaha asli Papua di Papua Barat kini telah memiliki wadah resmi, yakni Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PALKOAP). 

Hal tersebut disampaikan Wonggor saat memberikan materi pada Rapat Kerja Pertama (Raker I) PALKOAP Papua Barat di Gedung BPMP Amban, Manokwari, Jumat (14/11/2025).

Organisasi ini, kata Wonggor telah mengakomodasi lebih dari 2.000 pengusaha OAP dari 7 kabupaten di Papua Barat.

Dalam paparannya, Wonggor menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah provinsi dan 7 kabupaten terhadap pengusaha OAP.

Menurutnya, aturan hukum seperti UU Nomor 2 Tahun 2021 dan sejumlah peraturan presiden telah memberikan dasar yang kuat bagi OAP untuk memperoleh paket pekerjaan pembangunan yang layak.

“Artinya, dasar ini sudah kuat bagi pengusaha OAP untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan yang pantas di semua aspek pembangunan," ujar Wonggor.

Wonggor mengungkapkan, tahun anggaran 2025 PALKOAP mengusulkan anggaran Rp500 miliar, dimana usulan tersebut juga telah diterima secara resmi oleh DPR Provinsi. 

"Dan untuk tahun  anggaran 2026, PALKOAP meminta agar DPR bersama eksekutif memperjuangkan tambahan alokasi sekitar Rp600 miliar," kata Wonggor.

Baca juga: Menuju Raker I PALKOAP Papua Barat, Alex Wonggor: Kami Terbuka untuk Semua

Lebih lanjut, Wonggor menyoroti keterbatasan akses pengusaha OAP terhadap proyek bernilai besar. 

Ia menegaskan perlunya pembinaan agar pengusaha OAP yang selama ini hanya mengakses proyek bernilai Rp50–100 juta dapat naik kelas hingga proyek senilai Rp2,5 miliar.

“Sampai saat ini belum ada satu pun pengusaha OAP yang masuk dalam paket Rp2,5 miliar, padahal aturan sudah jelas bahwa paket tersebut dikhususkan bagi OAP," kata Wonggor

"Karena itu, ke depan lima sampai 10 orang harus dibina agar bisa mengakses proyek tersebut,” tegasnya.

Wonggor berharap pada Raker II PALKOAP tahun 2026 sudah ada kontraktor OAP yang mampu mengikuti proses lelang proyek Rp2,5 miliar. 

Ia menekankan, bahwa tanpa pembinaan, pengusaha OAP dan tujuan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II tidak akan tercapai.

“Kalau tidak ada orang Papua yang disiapkan untuk mengakses pekerjaan besar, maka kita gagal. Pemerintah gagal, DPR juga gagal," tegasnya.

Karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, pembinaan harus dilakukan sejak saat ini,  dan DPR Papua Barat siap mendukung dengan rekomendasi agar pengusaha OAP bisa ikut tender paket seilai Rp2,5 miliar.