"Omon-omon" Bahlil soal Tambang Papua Barat: Saya Siapkan Satgas TNI-Polri untuk Tertibkan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) dari Markas Besar TNI dan Mabes Polri untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal di Papua Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu (8/11/2025).

Ia menegaskan akan memimpin langsung operasi penertiban sebagai bentuk tanggung jawab atas tudingan keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal.

"Saya akan datang dan tertibkan sendiri. Tidak ada urusan. Karena sudah terlanjur dikatakan seolah-olah saya ikut-ikut punya tambang ilegal," tegas Bahlil.

Pernyataan Bahlil soal penertiban tambang Papua Barat bukan baru,  Ia bahkan pernah menyatakan hal tersebut sejak menjabat sebagai menteri Menteri Investasi dan Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hal itu ditegaskan Bahlil dalam rapat terbatas Satgas Investasi dalam agenda kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, pada 15 Juli 2022.

Kini, Bahlil kembali menegaskan hal serupa hingga mengungkap rencana pembentukan Satgas Penataan Lahan Ilegal yang telah dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI Sjafri Sjamsoeddin.

Dalam kesempatan itu, Bahlil membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Baca juga: Perintah Tutup Tambang Ilegal Papua Barat, dari Menteri Bahlil hingga Atensi Kapolda Johnny Isir

Menurutnya, izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat pada tahun 2004, jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri.

"Itu izin dikeluarkan tahun 2004, saat saya belum punya uang. Bahkan ada kontrak karya dari tahun 1970-an, saya belum lahir, izinnya sudah ada. Tapi nama saya tetap dibawa-bawa," ujarnya.

Bahlil menyebut telah mencabut izin empat dari lima perusahaan tambang di Raja Ampat.

Satu perusahaan yang masih beroperasi adalah PT Gag Nikel, yang merupakan anak usaha PT Antam dan dimiliki oleh negara.

"PT Gag itu milik Antam, milik negara. Masih dijaga," jelasnya.

Di hadapan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang turut hadir dalam Musda, Bahlil meminta izin untuk memimpin langsung penertiban tambang ilegal di wilayah tersebut.

"Akan kita selesaikan ini. Saya sendiri yang akan pimpin. Supaya tidak ada dusta di antara kita," pungkasnya.