Perintah Tutup Tambang Ilegal Papua Barat, dari Menteri Bahlil hingga Atensi Kapolda Johnny Isir

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Rencana pemerintah dan aparat keamanan menutup kegiatan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) mencuat sejak dua tahun lalu.

Catatan TribunPapuaBarat.Com, Menteri Investasi dan Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, telah memerintahkan supaya menutup penambangan emas ilegal di Manokwari dan Pegunungan Arfak agar ditutup. 

Hal itu ditegaskan Menteri BKPM dalam rapat terbatas Satgas Investasi dalam agenda kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, pada 15 Juli 2022.

Hadir dalam rapat terbatas itu mantan Pj Gubernur, Paulus Waterpauw; mantan Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel TM Silitonga; eks Pangdam Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema; Bupati Manokwari, Hermus Indou; dan Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroi.

Baca juga: Oknum Aparat Diduga Menyuplai BBM ke Tambang Ilegal di Yamor dan Etna di Kaimana

Alasan Bahlil Lahadalia memerintahkan penutupan tambang ilegal di dua daerah itu karena beroperasi di dalam wilayah (kawasan) konservasi.

"Kami sepakat untuk menutup lokasi tambang emas ilegal itu dengan tindakan tegas dan terukur. Untuk langkah-langkah konkret, kami serahkan kepada Pj Gubernur Papua Barat," katanya kepada wartawan. 

Merespons Bahlil, Pj Gubernur Papua Barat kala itu, Paulus Waterpauw, mengatakan Pemprov Papua Barat segera membentuk satuan tugas (satgas) penanganan tambang emas di Manokwari dan Pegaf. 

"Kami akan membahas secepatnya, yakni menyiapkan konsep untuk langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan tersebut."

"Satgas akan dibentuk dan dikomandoi dua bupati (bupati Manokwari dan bupati Pegunungan Arfak)," kata Paulus Waterpauw.

Rencana membentuk Satgas penanganan tambang emas di wilayah Manokwari dan Pegaf itu belum nampak hingga Paulus Waterpauw melepas jabatan Pj Gubernur Papua Barat. 

Baca juga: Hermus Indou Akui Tambang Ilegal di Manokwari Dikuasai Kaum Elite

Tim Percepatan IPR

Berselang satu bulan, tepatnya pada 25 Juli 2022, Bupati Manokwari Hermus Indou didampingi mantan Kapolresta Manokwari AKBP Parasian H Gultom, menerima kedatangan sejumlah kepala suku di kantor Bupati Manokwari. 

Para kepala suku merupakan pemilik tujuh wilayah penghasil emas di wilayah Kabupaten Manokwari yakni Wasirawi, Warmomi, Kali Kasi, Meyof, Wariori, dan Meimas.

Akhir dari pertemuan itu, Pemda Manokwari dan para kepala suku pemilik tujuh itu bersepakat untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan hingga ada Izin Penambangan Rakyat (IPR).