Perintah Tutup Tambang Ilegal Papua Barat, dari Menteri Bahlil hingga Atensi Kapolda Johnny Isir

Hermus alu membentuk tim percepatan pengurusan IPR dengan harapan dapat secepatnya melegalkan kegiatan penambangan yang menjadi bagian dari "piring makan" masyarakat adat di daerahnya itu. 

Tim percepatan yang dipimpin oleh Asisten I Bupati Manokwari, Wanto, itu belum dapat menyelesaikan proses perizinan seperti yang disepakati sebelumnya.

Baca juga: Babak Baru Kasus Tambang Ilegal: Tahan 34 Tersangka dan Satu Pemodal, Empat Masih Kabur

Atensi Kapolda Johnny Edison Isir

Irjen Johnny Edizon Isir menegaskan semua kegiatan ilegal di Papua Barat termasuk PETI akan menjadi atensinya sejak menjadi Kapolda Papua Barat.

Hal itu ditegaskan Johnny Isir melalui rilis capaian kinerja Polda Papua Barat sepanjang 2023 di markas Polda Papua Barat di Manokwari, Minggu (31/12) lalu. 

Ia mengatakan Polda Papua Barat lebih dulu memetakan tipologi untuk mengetahui asas manfaat dan kerugian yang timbul akibat kegiatan ilegal tersebut. 

"Saya masih memetakan tipologi untuk memastikan seberapa besar manfaat bagi masyarakat sekitar dan seberapa besar dampak kegiatan penambangan terhadap ekologi (lingkungan hidup)," ujar Johnny Isir. 

Pemetaan tipologi itu mencakup pengelompokan para penambang ilegal yang menggunakan alat berat (ekskavator) agar dipisahkan dengan kelompok penambang tradisional. 

Baca juga: BREAKING NEWS - 6 Pekerja Tambang Ilegal Wasirawi Manokwari Terseret Arus, 1 Meninggal, 3 Hilang

"Soal ditindak, jangan tanya kapan waktunya, lihat saja aksinya nanti seperti apa," kata Kapolda Papua Barat itu.

Rencana Johnny Isir terhadap kegiatan ilegal di Papua Barat mendapat respons positif Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy. 

Menurutnya, rencana penertiban tambang ilegal oleh Kapolda Johnny Isir cukup "menegangkan" bagi sejumlah pihak, baik di internal Polda Papua Barat maupun di pemodal tambang ilegal. 

"Saya angkat topi (apresiasi) kepada Irjen Pol Johnny Isir yang akan tegas terhadap aktivitas ilegal di Papua Barat termasuk PETI," ujar Yan Christian Warinussy.