Selasa, 7 April 2026

Markus Waran Soroti Program MBG dan Koperasi Merah Putih di Papua Barat

Markus juga mengkritisi pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum melibatkan pemerintah kampung

Tayang:
zoom-inlihat foto Markus Waran Soroti Program MBG dan Koperasi Merah Putih di Papua Barat
Tribunpapuabarat.com/Fransiskus Irianto Tiwan
PAPUA BARAT - Ketua DPD PDI Papua Barat, Markus Waran, diwawancarai media di Manokwari Senin (30/3/2026) 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran, menyoroti pelaksanaan dua program nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang dinilai belum berjalan optimal di daerah.

Menurut Markus, sejumlah persoalan masih ditemukan di lapangan, terutama terkait minimnya koordinasi antara pelaksana program dengan pemerintah daerah, khususnya instansi teknis yang berwenang.

“Program MBG ini belum terkoordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan. Akibatnya, ketika terjadi persoalan di lapangan, tidak ada sinergi dalam penanganannya,” ujar Markus di Manokwari, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, kondisi tersebut bahkan memicu penolakan dari sejumlah sekolah terhadap program MBG karena adanya kekhawatiran terkait dampak kesehatan bagi siswa.

Selain itu, Markus juga mengkritisi pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum melibatkan pemerintah kampung maupun masyarakat setempat dalam proses pembentukannya.

Baca juga: Erika Werinussa: 43 SPPG Layani 97.169 Penerima Manfaat MBG di Papua Barat

“Pembangunan koperasi tidak melibatkan kepala kampung maupun masyarakat. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri,” katanya.

Tak hanya itu, Markus turut menyoroti dampak kebijakan pemangkasan dana desa yang disebut menyebabkan sejumlah program pembangunan kampung terhenti serta aktivitas ekonomi masyarakat mengalami keterlambatan.

Sebagai tindak lanjut, DPD PDI Perjuangan Papua Barat menginstruksikan seluruh kader partai di tiga pilar, yakni struktur partai, eksekutif, dan legislatif untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan dua program nasional tersebut.

“Kami diminta melakukan pengawasan melekat. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, termasuk potensi korupsi, maka akan disampaikan secara berjenjang,” tegasnya.

Markus berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG dan Koperasi Merah Putih agar lebih tepat sasaran, sekaligus melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved