Pemerintah dan Polisi Cegah Penimbunan dan Permainan Harga Beras di Bintuni

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Pemerintah bersama polisi berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah Papua Barat.

Komitmen itu mencuat dalam rapat yang digelar Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional.

Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Provinsi Papua Barat dan Polres Teluk Bintuni mengikuti rapat tersebut secara virtual di aula Dhira Brata Polres Teluk Bintuni, Sabtu (25/10/2025).

Rapat dipimpin oleh Koordinator Kelompok Substansi Harga Pangan Produsen dan Konsumen, Freddy.

Ia didampingi Staf Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Didit Setiyawan.

Baca juga: Mentan Janji Tak Ada Goncangan Harga Beras Hingga Akhir Tahun Ini

Freddy menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga harga beras agar tetap stabil dan terjangkau.

Harga eceran tertinggi (HET) untuk beras komersial di Papua Barat Rp 15.800 per kilogram,

Beras Bulog dijual kepada konsumen dengan harga HET Rp13.500 per kilogram.

"Pemerintah pusat bersama daerah dan Kepolisian harus memastikan harga beras di pasaran tetap sesuai ketentuan." 

"Tujuannya untuk mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang dapat merugikan masyarakat," ujar Freddy.

Sejumlah pejabat Kabupaten Teluk Bintuni ikut menghadiri rapat itu.

Baca juga: Catat! Harga Beras SPHP 5 Kilogram di Manokwari Rp 67.000: Jika Ada Pedagang Nakal Kami Blacklist 

Antara lain Kepala Dinas PTSP Teluk Bintuni, Jeffry C Papilaya, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Teluk Bintuni, Syaiful Adha, serta perwakilan dari Dinas Pertanian Teluk Bintuni, Hasan.

Kanit Tipiter Polres Teluk Bintuni, Ipda Christian Wahyu Pratama, hadir mewakili Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Hari Sutanto.

Setelah rapat, tim gabungan Satgas dan aparat Polres Teluk Bintuni razia ke sejumlah pemasok dan pedagang beras di wilayah Teluk Bintuni. 

Tujuannya untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap HET serta memantau langsung stok beras di pasaran.

"Pengawasan semacam ini akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai komitmen pemerintah untuj menjaga ketahanan pangan daerah," katanya.