Serahkan DPA 2026, Bupati Teluk Bintuni Minta OPD Segera Realisasikan Program

Ringkasan Berita:

• DPA 2026 diserahkan secara simbolis kepada Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Distrik Merdey, Distrik Sumuri, dan Distrik Bintuni.
• Nilai APBD 2026 Teluk Bintuni, Papua Barat, mencapai Rp 2,57 triliun.
• Bupati meminta OPD untuk menyiapkan langkah strategis sejak awal agar kegiatan dan program tidak menumpuk pada akhir tahun. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (11/2/2026).

Penyerahan DPA 2026 itu berlangsung di Gedung Sasana Karya kantor Bupati, Sp 3, Distrik Manimeri, Teluk Bintuni, Papua Barat. 

Bupati bersama Plh Sekretaris Daerah dan unsur DPRK Teluk Bintuni secara simbolis menyerahkan DPA 2026 kepada Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Distrik Merdey, Distrik Sumuri, dan Distrik Bintuni. 

Acara ini menandai dimulainya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah dalam APBD 2026 Teluk Bintuni senilai Rp 2,57 triliun.

Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mengatakan penyerahan DPA 2026 adalah tahapan penting setelah penetapan APBD serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"DPA menjadi dasar hukum dan administrasi bagi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2026," kata Bupati.

Baca juga: Pemkab Teluk Bintuni Tambah 6 Pembangkit Listrik Baru, Berikut Lokasinya

Ia meminta semua pimpinan OPD untuk segera menindaklanjuti proses administrasi dan melaksanakan program tanpa menunda.

"DPA bukan hanya dokumen, tapi komitmen kerja. Saya minta semua OPD segera menjalankan program sesuai perencanaan," ujar Yohanis Manibuy.

Bupati menekankan agar semua pengguna anggaran selalu menunjukkan keseriusan, kepemimpinan, dan komitmen dalam mengelola anggaran. 

Para pengguna anggaran itu antara lain kepala dinas, badan, bagian, dan sekretariat.

"Setiap OPD saya minta untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis sejak awal tahun anggaran agar kegiatan berjalan lebih baik, lebih cepat, tepat waktu, dan tidak menumpuk di akhir tahun," kata Yohanis Manibuy.

Setelah menerima DPA 2026, tiap OPD diminta segera mengajukan uang persediaan (UP) dan melengkapi persyaratan sesuai surat permintaan data yang dikirim Plh Sekretaris Daerah.

Baca juga: 4 Perusahaan Bantu Perbaiki Infrastruktur Dermaga ASDP Tofoi Teluk Bintuni

"Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka proses pengajuan uang persediaan tahun anggaran 2026 akan ditunda," ujar Yohanis Manibuy.