Teluk Bintuni di Tengah Harapan Industri Energi dan Realitas Kemiskinan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Kabupaten Teluk Bintuni dinilai sebagai salah satu wilayah strategis investasi di Papua Barat dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari gas alam, kehutanan, hingga perkebunan.

Hal ini terungkap dalam forum diskusi yang digelar bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Hotel Steenkool, Teluk Bintuni, Senin (9/3/2026).

Kepala Bappeda Teluk Bintuni Rivaldi Kwando, menegaskan bahwa Teluk Bintuni saat ini sedang berkembang sebagai pusat industri energi, khususnya sektor gas alam.

Ia mengatakan, salah satu proyek besar yang tengah dipersiapkan adalah pengolahan gas cair oleh perusahaan Genting Oil & Gas Limited, yang dijadwalkan beroperasi resmi pada April 2027. 

Proyek ini, sebut Rivaldi, akan menggunakan kapal pengolah gas cair raksasa buatan Tiongkok, yang disebut sebagai kapal terbesar pertama di Indonesia dan masuk jajaran sembilan terbesar di dunia.

“Dengan panjang sekitar 300 meter dan tinggi setara 37 lantai, kapal tersebut bahkan memiliki fasilitas yang memungkinkan pekerja menggunakan sepeda di dalamnya,” jelas Rivaldi.

Baca juga: DPR Papua Barat Kawal Pembangunan 456 Unit Rumah dari BP-SKK Migas untuk Masyarakat Sebyar

Keberadaan proyek ini diprediksi menjadikan Teluk Bintuni sebagai pusat perhatian baru dalam industri energi Indonesia.

Selain sebagai lokasi produksi migas, wilayah ini juga berpotensi menjadi tempat studi pengelolaan industri gas alam modern.

Namun, Rivaldi mengingatkan bahwa di balik potensi besar, Teluk Bintuni masih menghadapi tantangan pembangunan.

Berdasarkan data terbaru, Teluk Bintuni masih berstatus daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan pada 2025 tercatat 25,34 persen, atau sekitar 18 ribu penduduk, sementara angka pengangguran terbuka juga masih tinggi.

Bahkan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik belum merata hingga ke rumah-rumah warga.

“Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” tegasnya.

Baca juga: Agustinus Orocomna: Masyarakat Adat Harus Terlibat dalam Keputusan Investasi di Teluk Bintuni

Dengan demikian, pemerintah daerah menekankan bahwa arah pembangunan harus sejalan dengan perlindungan masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. 

"Program prioritas lima tahun ke depan mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi lokal, serta penguatan kapasitas lembaga masyarakat adat," ujarnya.

Selain itu, target pembangunan juga diarahkan pada penurunan angka stunting, peningkatan indeks desa berkembang, serta inovasi desa.