Inggris Tak Lagi Lanjutkan Dukungan Program Ekonomi Hijau Papua Barat, Balitbangda Ungkap Alasannya

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Pemerintah Kerajaan Inggris tak lagi melanjutkan dukungan dana untuk mendukung program pembangunanan green economy atau ekonomi hijau di Papua Barat.

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dunia jadi penyebabnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat, Charlie Heatubun, Minggu (6/6/2021).

Charlie mengatakan UK Climate Change Unit (UKCCU) atau sebuah lembaga perubahan iklim Inggris yang beberapa tahun terakhir fokus kegiatannya banyak dilakukan di Papua Barat, harus mengakhiri kerja sama dengan Kementerian Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Baca juga: Soal Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat, Wamen ATR/BPN Tegaskan 3 Hal terkait Perizinan

"Inggris juga mengalamai Covid-19 yang berat dan ekonomi mereka cukup tertekan. Sehingga setelah direview demi penghematan, mereka sepakat bahwa harus ada yang dikorbankan salah satunya dukungan dana pada program ekonomi hijau ini," ucap Charlie, seperti dilansir Antara.

Charlie mengatakan, terkait hal itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan telah melakukan tatap muka dengan duta besar Inggris di Jakarta pekan lalu dan meminta jika memungkinkan apa yang sudah disepakati bersama untuk realisasi tahun anggaran 2021 bisa dilanjutkan.

Meski demikian, Pemerintah Kerajaan Inggris memohon maaf karena tak bisa melanjutkan dukungan finansial program ekonomi hijau di Papua Barat.

"Meski tak lagi menyokong pendanaan, tapi duta besar Inggris mengatakan bahwa mereka sama sekali tak mundur dalam mendukung Papua Barat sebagai provinsi konservasi yang menerapkan prnsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis iklim dunia saat ini," kata Charlie.

Baca juga: Soal Pengelolaan Dana Otsus, KPK Sebut Pemda Papua Barat Perlu Pendampingan dan Pengawasan

Ia mengatakan bahwa satu di antara kegiatan yang sudah dianggarkan bersama dalam program ekonomi hijau tahun 2021 inii yaitu mengisi perlatan pada rumah inovasi kakao di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

"Kesepakatan wal Pemda Papua Barat bangun gedung, ekonomi hijau yang mengisi peralatan. Tapi karena kerja sama diputus, mau tak mau Pmeda sendiri akan mengisi peralatan itu," tutur Charlie.

Diketahui melalui lembaga UKCCU, Pemerintah Kerjaan Inggris menggelontorkan dana Rp 400 miliar untuk mendampingi petani dan nelayan di Papua dan papua Barat dalam program ekonomi hijau.

Di Papua Barat, ekonomi hijau difokuskan pada beberapa komoditas di antaranya rumput laut di Kabupaten Teluk Wondama, kakao di Kabupaten Manokwari Selatan, dan buah pala di Kabupaten Fakfak.

Berita lainnya terkait Papua Barat

(Antara)