Beda dengan Lukas Enembe yang Tolak DOB, Paulus Waterpauw: Sudah Jadi Kebijakan yang Nyata

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan sudah menjadi tugasnya untuk meyakinkan masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Diketahui, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tengah menjadi perhatian serius.

Paulus menyebut bahwa itu adalah tugasnya untuk memberikan keyakinan betapa pentingnya DOB  bagi masyarakat Papua semua.

Mantan Kapolda Papua dan Papua Barat  tersebut juga mengatakan perlunya diskusi jika ada suara lain terkait kebijakan pemerintah.

"Karena semua itu kan sudah menjadi kebijakan yang nyata. Kita bisa begini kan karena ada kebijakan negara yang luar biasa," kata dia.

"Saya sendiri bisa berpangkat setinggi ini karena ada kebijakan dan keberpihakan negara, jadi enggak bisa melawan dan menentang dan menolak, kalau memang ada pikiran-pikiran lain kita bicarakan," ungkapnya.

Baca juga: RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disetujui, 8 Partai Sepakat 1 Menolak

Selaku abdi negara, Paulus menyebutkan langsung menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan negara di tempat tugasnya pasca ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

"Jika ada riak-riak yang terjadi normal saja di era demokrasi ini kan setiap orang dikatakan bahwa yang punya pendapat dan pandangan silakan disampaikan, yang penting hormati, jadi artinya jika ada pikiran-pikiran yang mau disampaikan kita dialog dan bicara," tambahnya.

Sebaliknya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, justru secara tegas menolak pemekaran Papua.

"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas.

Lukas juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.

“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.

Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.

Baca juga: Komisi II DPR: Tak Perlu Revisi UU Provinsi Papua Barat untuk Pemekaran

"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.

Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu.