Ratusan Honorer Blokade Kantor BKD Papua Barat, Minta Diangkat Jadi PNS, Ini Keluhan Mereka

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ratusan honorer Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan aksi demonstrasi di pelataran Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Selasa (28/6/2022).

Para pengunjung rasa membakar ban bekas sekaligus blokade pagar masuk kantor pakai batang pohon.

Koordinator honorer nusantara 512, Yan Rumbiak (41) mengatakan, tidak sedikit honorer di Provinsi Papua Barat kecewa terhadap kinerja BKD. Maka dari itu, mereka melakukan aksi unjukrasa.

Baca juga: Tiba di Bandar Udara Rendani, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Disambut Tarian Khas Papua

Baca juga: Istri Tito Karnavian Berbagi Langkah Praktis Kurangi Stunting di Papua Barat

"Aksi ini hanya spontanitas agar pemerintah bisa mendengarkan keluhan kami," ujarnya di depan kantor BKD Papua Barat, Kompleks Perkantoran Provinsi Papua Barat, di Anday, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Aksi demonstrasi yang dilakukan tenaga honorer bertepatan dengan kedatangan Ketua Umum TP-PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian.

Istri dari Menteri Dalam Negeri itu, berkunjung ke Papua Barat untuk membuka asistensi program B2SA dan isi piringku dengan pangan lokal di Auditorium Provinsi Papua Barat.

"Kami meminta diangkat menjadi PNS, menolak P3K dan kemarahan kami terhadap oknum pejabat BKD dalam seleksi CPNS tahun lalu," katanya kepada TribunPapuaBarat.com.

Menurutnya, tenaga honorer 512 dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018.

Diketahui bersama PP itu mengatur tentang manajemen Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK).

Lebih lanjut ia bilang honorer menolak masa kontrak yang berlaku hanya lima tahun. Jadi, mereka pengin diangkat menjadi PNS hingga pensiun.

Ditemui PJ Gubernur Papua Barat.

Aksi unjukrasa yang dilakukan honorer tidak berlangsung lama karena PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menemui mereka.

Mantan Kapolda Sumut ini menyesalkan adanya blokade yang dilakukan para tenaga honorer di depan BKD Provinsi Papua Barat itu.

"Kalau kamu mau didengar, stop palang dan bakar ban. Tolong angkat semua itu (ban dan kayu)," ujar orang nomor satu di Papua Barat itu.

Baca juga: Ketua Umum TP-PKK, Tri Suswati: Kader PKK jadi Mitra Pemerintah Papua Barat Menekan Stunting

Baca juga: UMP Papua Barat 2022 Sebesar Rp 3,2 Juta, Berikut Daftar UMP Seluruh Provinsi di Indonesia

Selain itu, kata dia, bila seluruh honorer yang pengin menyampaikan aspirasi harus melalui dialog yang damai.

"Kita harus jaga ketenangan di kota Injil ini. Saya akan suruh orang untuk mengusut orang di BKD," katanya.

Dia berjanji akan menelaah kembali kebijakan mengenai pengangkatan ASN dan PPPK. Lalu, mengajukan aspirasi tenaga honorer yang tergabung di honorer forum nusantara 512 ke pemerintah pusat.

"Tapi semua butuh waktu, jadi mohon bersabar," imbuhya.

(*)