Dapat Hibah Tanah, MA Pastikan Pengadilan Tinggi Papua Barat Beroperasi Tahun Ini
Dapat Hibah Tanah, MA Pastikan Pengadilan Tinggi Papua Barat Beroperasi Tahun Ini dan kesempatan emas bagi putra putri asli Papua
Penulis: Elias Andi Ponganan | Editor: Jefri Susetio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Badan Peradilan Umum memastikan operasional Pengadilan Tinggi Papua Barat dimulai tahun 2022.
"Insya Allah tahun ini sudah beroperasi," ucap Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Bambang Maryanto saat ditemui awak media di Manokwari, Rabu (3/8/2022) malam.
Sembari menunggu pembangunan kantor rampung, aktivitas Pengadilan Tinggi menggunakan gedung milik Pemerintah Provinsi Papua Barat. Gedung tersebut sedang direnovasi.
"Kita tidak menunggu pembangunan kantor selesai dulu," terang dia.
Bambang menuturkan, penempatan personel pada Pengadilan Tinggi mengikuti mekanisme yang ditetapkan Mahkamah Agung. Antara lain tahapan uji kelayakan dari setiap personel.
"Pengadilan itu ada kelasnya. Kelas II, kelas IB dan Kelas IA. Ketika pindah kelas tentu harus diuji dulu," tuturnya.
Menurut Bambang, uji kelayakan personil yang ditugaskan di Pengadilan Tinggi Papua Barat dilakukan kurang lebih dua kali.
Tahap pertama dimulai 9 Agustus 2022 dan dilanjutkan 20 Agustus 2022.
"Kalau posisi sebelumnya itu ketua atau wakil ketua, kita tidak diuji lagi. Yang kita lakukan adalah evaluasi kinerja," ucap Bambang.
Kendati demikian, Mahkamah Agung tetap memprioritaskan putra-putri asli Papua yang telah berkecimpung dalam lembaga pengadilan.
"Untuk daerah tertentu, kita upayakan orang aslinya," kata Bambang.
Baca juga: Paulus Waterpauw dan Bupati Manokwari Temui Menteri PUPR, Sinyal Positif terkait Infrastruktur
Baca juga: Jacksen F Tiago Optimistis Persis Solo Bangkit, Menang Lawan Persikabo, Berikut Ulasannya
Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan Papua Barat, Asli Ginting menjelaskan, pemisahan Pengadilan Tinggi Papua Barat dari Papua merupakan amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021.
"Ini tindaklanjuti perintah undang-undang," imbuhnya.
Ada tiga hal yang sangat prinsipil terkait pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
Yaitu mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, meringankan biaya penggunaan layanan pengadilan, dan melengkapi perintah konstitusi.
"Selama ini kan harus ke Pengadilan Tinggi di Jayapura. Tentu itu memerlukan biaya besar," ujar Ginting.
Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 juga mengamatkan pembentukan Pengadilan Tinggi di Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.
Koordinasi lahan
Setelah Presiden Jokowi mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 pada 31 Desember 2021, kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperoleh lahan pembangunan kantor terus diupayakan.
Saat itu, jabatan Gubernur Papua Barat diemban oleh Dominggus Mandacan.
"Sudah ada kesepakatan dengan Pak Mandacan untuk penyerahan lahan," kata Asli Ginting.
Hibah lahan kemudian ditindaklanjuti Penjabat Gubernur Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Bambang Maryanto.
Lahan Pengadilan Tinggi Papua Barat terletak di kompleks perkantoran gubernur, Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Luasnya mencapai 13.485 meter persegi.
(*)
