Pemkab Manokwari Raih Penghargaan Universal Health Coverage Program JKN-KIS 2022

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Daerah Manokwari meraih penghargaan atas pencapaian universal health coverage (UHC) program JKN-KIS tahun 2022 dengan jumlah penduduk tercover 97,3 persen.

"Kabupaten Manokwari boleh mendapatkan penghargaan, sebagai salah satu kabupaten yang ikut mensukseskan program pemerintah secara nasional dalam jaminan kesehatan bagi masyarakat," ujar Sekretaris Daerah Pemkab Manokwari, Henri Sembiring, Selasa (9/8/2022).

Perlu diketahui UHC merupakan sistem perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjami semua penduduk di suatu wilayah.

Baca juga: Disnakertrans Papua Barat Optimalkan Pengawasan Tenaga Kerja OAP di Train 3 LNG

Baca juga: Pemda dan BPJS Cabang Manokwari Teken MoU: Angka Kesakitan dan Kematian Bisa Menurun

Dan, memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Karena itu, Pemkab Manokwari berkomitmen untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penghargaan UHC non cut of yang didapat Pemkab Manokwari karena kerja keras bersama pihak BPJS, stakeholder dan juga partisipasi masyarakat.

Mengingat standar cakupan yang ditetapkan pemerintah pusat 95 persen. Namun Kabupaten Manokwari melebihi capaian dengan angka 97,3 persen.

Untuk masyarakat yang mendapat JKN-KIS, dari jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut.

Henri Sembiring menambahkan, adanya bonus 2,3 persen atas capaian tersebut.

"Tiap pendaftaran per hari ini, kartu BPJS nya langsung aktif," katanya.

Baca juga: Silahturahmi TribunPapuaBarat.com di Kanwil DJPb Papua Barat, Kakanwil: Bantu Edukasi ke Masyarakat

Baca juga: Dandenpom Tegaskan Oknum yang Ancam Warga Pakai Pistol Bukan Anggota TNI tapi Sipil

Sedangkan, Kepala BPJS Cabang Manokwari, Deny Jermy Eka Putra Mesa menyampaikan, program jaminan kesehatan nasional ini sudah aktif saat mendaftar.

Jadi, masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa menunggu 14 hari.

Ia berpesan agar pimpinan daerah ikut bersama sama mengawal program ini sehingga kedepannya hak-hak masyarakat bisa dipenuhi.

"Untuk memperoleh jaminan kesehatan bisa diperoleh sebaik dan selayaknya," ungkapnya.

(*)