Dinas Pendidikan Papua Barat Sebut Dana Bantuan Studi untuk 3.167 Proposal Belum Tersedia

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengungkapkan, dana bantuan studi yang diajukan melalui 3.167 proposal belum tersedia pada sistem.

Sehingga, proses pencairannya tidak dapat dilakukan oleh dinas.

"Sampai hari ini dananya belum ada, di sistem kami juga belum ada," ujar Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Pendidikan dan Penyelenggara Tugas Pembantu, Dinas Pendidikan Papua Barat, Sudjanti Kamat saat ditemui awak media di Manokwari, Senin (5/9/2022).

Dinas Pendidikan Papua Barat, kata dia, masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat. Agar dana tersebut dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2022.

"Apakah bisa terealisasi semuanya atau tidak. Kami sudah menyurat ke Bappeda," kata Sudjanti.

Baca juga: Kisah Ketua PSI Papua Barat Purwanto, Memilih Jalur Politik untuk Suarakan Jeritan Rakyat Tertindas

Baca juga: DPR RI Dijadwalkan Menggelar Paripurna Provinsi Papua Barat Daya Besok

Ia menjelaskan, 3.167 proposal itu meliputi bantuan studi untuk S1 umum sebanyak 2.405 proposal, S1 Kedokteran 164 proposal, dan S2 umum ada 262 proposal.

Kemudian S2 Kedokteran 45 proposal, S3 ada 111 proposal, D3 ada 137 proposal, sekolah pilot 40 proposal, dan SMA khusus 3 proposal.

"Kalau SMA ini seperti SMK penerbangan, dan SMA medikal kedokteran," ujarnya.

Sudjanti menuturkan, sebagian proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Papua Barat berasal dari Biro Otonomi Khusus dan Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat.

Data yang diterima terlebih dahulu diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Papua Barat. Hasilnya, ada banyak pendobelan nama.

"Data ini masuk sejak April hingga Mei 2022," katanya.

Ia mengakui bahwa ada banyak mahasiswa yang bertanya soal waktu pencairan dana bantuan pendidikan.

Melihat banyaknya proposal yang belum direalisasikan, Dinas Pendidikan menutup penerimaan proposal pada 1 Agustus 2022.

"Proposal yang masuk di atas tanggal 1 Agustus kami akomodir ke tahun depan," tutur Sudjanti.

Selama ini, kata dia, proposal yang diproses oleh Dinas Pendidikan sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) jumlahnya kurang dari 1.000 proposal.