Tolak Kenaikan BBM

Soal Tolak Kenaikan BBM, DPR Papua Barat Janji Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat

Soal Tolak Kenaikan BBM, DPR Papua Barat Janji Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat

TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
DEMO - Puluhan Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Manokwari menyerahkan aspirasi tertulis kepada DPR Papua Barat terkait penolakan kenaikan harga BBM, Rabu (6/9/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa terkait penolakan atas kenaikan harga bahan bakar minyak ke pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPR Papua Barat, Mugiyono saat menerima aspirasi tertulis dari puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah (STKIP) Manokwari, Rabu (7/9/2022).

"Jeritan hati masyarakat di Papua Barat yang diwakili ade-ade mahasiswa akan kami teruskan ke pemerintah pusat," ucap Mugiyono.

Baca juga: Profil SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat, Brigjend Yusuf Ragainaga Jadi Kepala Sekolah

Baca juga: KTIS Teken MoU dengan PT Pelayaran Tanjung Kumawa Bangun: Siap Terima Magang Anak Suku Sumuri

Ia mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan tersebut.

Kenaikan BBM akan berdampak terhadap sejumlah sektor kehidupan lainnya.

Aspirasi mahasiswa merupakan bentuk kepedulian atas apa yang dirasakan masyarakat kelah menengah ke bawah.

"Pemerintah sudah menaikkan harga BBM, tapi ternyata masyarakat yang di bawah masih menjerit," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Papua Barat ini.

Pada pemberitaan sebelumnya, puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah (STKIP) Manokwari melakukan demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak di Kantor DPR Papua Barat.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Muhammadiyah Manokwari, Fransiskus X Hugar mengatakan, mahasiswa mewakili aspirasi masyarakat menolak kebijakan tersebut karena berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat kelas bawah.

Sebab, kebijakan itu dikeluarkan pada masa-masa sulit sebagai dampak pandemi Covid-19.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved