Soal Tolak Kenaikan BBM, DPR Papua Barat Janji Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa terkait penolakan atas kenaikan harga bahan bakar minyak ke pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPR Papua Barat, Mugiyono saat menerima aspirasi tertulis dari puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah (STKIP) Manokwari, Rabu (7/9/2022).

"Jeritan hati masyarakat di Papua Barat yang diwakili ade-ade mahasiswa akan kami teruskan ke pemerintah pusat," ucap Mugiyono.

Baca juga: Profil SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat, Brigjend Yusuf Ragainaga Jadi Kepala Sekolah

Baca juga: KTIS Teken MoU dengan PT Pelayaran Tanjung Kumawa Bangun: Siap Terima Magang Anak Suku Sumuri

Ia mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan tersebut.

Kenaikan BBM akan berdampak terhadap sejumlah sektor kehidupan lainnya.

Aspirasi mahasiswa merupakan bentuk kepedulian atas apa yang dirasakan masyarakat kelah menengah ke bawah.

"Pemerintah sudah menaikkan harga BBM, tapi ternyata masyarakat yang di bawah masih menjerit," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Papua Barat ini.

Pada pemberitaan sebelumnya, puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah (STKIP) Manokwari melakukan demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak di Kantor DPR Papua Barat.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Muhammadiyah Manokwari, Fransiskus X Hugar mengatakan, mahasiswa mewakili aspirasi masyarakat menolak kebijakan tersebut karena berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat kelas bawah.

Sebab, kebijakan itu dikeluarkan pada masa-masa sulit sebagai dampak pandemi Covid-19.

Apalagi, kenaikan harga BBM memicu stagflasi karena harga sembako akan melonjak, harga tarif angkutan umum ikutan naik. Seperti harga biaya ojek, menyulitkan masyarakat akar rumput seperti nelayan dan kaum buruh.

Kemudian, menyulitkan mahasiswa, guru dan dosen. Menambah antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), berpotensi meningkatnya tindakan kriminal.

"Kenaikan harga BBM akan picu naiknya angka kemiskinan," ucap dia saat berorasi.

Mahasiswa menilai, kenaikan harga BBM bukanlah solusi yang tepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: INILAH Sikap Tegas BEM STKIP Manokwari Tolak Kenaikan BBM: Picu Angkat Kemiskinan

Baca juga: Polres Sorong Bagi Sembako untuk Sopir Angkot dan Tukang Ojek, Turut Bantu Ekonomi Warga

Pemerintah semestinya fokus terhadap upaya pemberantasan tindakan korupsi yang telah merugikan keuangan negara.

"Bukan naikan harga BBM di masa-masa sulit seperti ini," tegas dia.

Usai berorasi, puluhan mahasiswa langsung menyerahkan aspirasi penolakan terhadap keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM ke Anggota DPR Papua Barat.

Mahasiswa berharap, DPR Papua Barat sebagai wakil rakyat dapat menyuarakan aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat.

Dari pantauan awak media, aksi puluhan mahasiswa STKIP Muhammadiyah Manokwari dikawal oleh 35 personel Kepolisian Resor Manokwari.

Setelah menyerahkan aspirasi ke anggota legislatif, satu per satu mahasiswa membubarkan diri sekira pukul 11.30 WIT.

(*)