Papua Barat Genjot Kapasitas ASN Optimalkan Penggunaan APBD 2023

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), agar pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 lebih optimal.

Langkah yang ditempuh adalah menggelar fokus grup diskusi (FGD) dan asistensi penyusunan analisis standar belanja (ASB) selama tiga hari yakni 12 hingga 14 September 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D Mandacan mengatakan, standar biaya kegiatan yang dikerjakan selama tahun 2023 harus ditentukan sebelum tahun 2022 berakhir.

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Warga, KSOP Gelar Kegiatan Padat Karya Manokwari Libatkan Masyarakat

Baca juga: Ratusan CPNS di Kota Sorong Akhirnya Ikut Latihan Dasar di Gedung Lambertus Jitmau

Oleh sebab itu, proses penginputan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus tetap.

"ASB merupakan instrumen penting dalam menyusun rencana penganggaran daerah. Supaya kita tidak kelabakan akhir tahun ini," kata Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel D Mandacan saat membuka kegiatan di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (12/9/2022).

Ia melanjutkan, anggaran daerah dalam konteks ekonomi dan desentralisasi merupakan hal yang paling penting.

Namun, kualitas perencanaan penganggaran yang kerap digunakan pemerintah daerah relatif lemah.

Di sisi lain, pemerintah daerah tidak mampu menggenjot pendapatan secara berkesinambungan.

"Pengeluaran meningkat dinamis, tapi tidak disertai penentuan skala prioritas besarnya plafon anggaran," ucap Nataniel Mandacan.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Percepat Penyusunan Dokumen KUA PPAS APBD Perubahan

Baca juga: Kuasa Hukum Terduga Kasus Korupsi Bank Papua Siapkan Pembelaan, Berikut Uraiannya

Untuk menghindari permasalahan yang timbul, maka pengeluaran anggaran daerah harus disesuaikan dengan nilai kewajaran ekonomi, efisiensi dan efektif.

Instrumen yang digunakan adalah implementasi pola penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai ASB.

"ASB sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan," terang Nataniel Mandacan.

Ia berharap, peserta dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan sejumlah Biro Sekretariat Daerah Papua Barat mengikuti kegiatan dengan penuh konsentrasi.

Supaya, materi yang dipaparkan oleh tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dapat diaplikasikan dalam penyusunan rencana anggaran pemerintah daerah setempat.

"Ikuti dengan baik agar bisa menyusun kisi-kisi perencanaan anggaran," pungkasnya.

(*)