DJPb Sebut Sebagian Besar Pendapatan APBD Papua Barat Berasal dari Pemerintah Pusat
DJPb Sebut Sebagian Besar Pendapatan APBD Papua Barat Berasal dari Pemerintah Pusat, Bayu Andy Prasetya beri penjelasan mendetail
Penulis: Elias Andi Ponganan | Editor: Jefri Susetio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Sebagian besar pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat berasal dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan, Kapala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Bayu Andy Prasetya.
"Sebagian besar pendapatan berasal dari transfer pemerintah pusat," ucap Bayu Andy Prasetya saat acara diseminasi kajian fiskal regional triwulan II tahun 2022 di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kamis (15/9/2022).
Baca juga: Bangun Sinergitas dan Kolaborasi, Kakanwil Taufiqurrakhman Silaturahmi sama Ketua MPR Papua Barat
Baca juga: Kalapas Kelas IIB Manokwari Bantah Tuduhan Gagal Bina WBP, Pelaku Begal dan Jambret Residivis
Ia menjelaskan, hingga berakhirnya triwulan II tahun 2022 realisasi pendapatan APBD Papua Barat mencapai 38,49 persen atau Rp 8,3 triliun dari target.
Meliputi pendapatan transfer sebanyak Rp 7,9 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3 42,83 miliar. Dan, pendapatan daerah lainnya yang sah sebanyak Rp4,21 miliar.
"Realisasi pendapatan pada triwulan II sudah 38,49 persen dari target," kata Bayu.
Ia menerangkan, target pendapatan pada komponen APBD Papua Barat tahun 2022 telah diproyeksi tumbuh 4,98 persen (yoy) menjadi Rp21,55 triliun.
"Sedangkan belanja dan transfer mengalami penurunan 7,71 persen (yoy) jadi Rp22,16 triliun," ujarnya.
Bayu menuturkan, realisasi belanja APBD hingga triwulan II tahun 2022 mencapai Rp 4,54 triliun atau 20,52 persen.
Belanja APBD Papua Barat meliputi, belanja pegawai Rp 1,59 triliun, belanja barang Rp 1,41 triliun, belanja modal Rp 458,24 miliar. Lalu, belanja bantuan sosial Rp85,21 miliar.
"Serta belanja lainnya yang sudah terealisasi sebanyak Rp 999,86 miliar," kata Bayu Andy Prasetya.
Ia menambahkan, ketidakpastian kondisi global menyebabkan turunnya target pendapatan negara di Papua Barat sebesar 8,33 persen (yoy) menjadi Rp 2,9 triliun.
Hingga akhir triwulan II tahun 2022, realisasi pendapatan negara di Papua Barat sebesar Rp 1,1 triliun atau 39,40 persen dari target.
"Sedangkan belanja negara justru meningkat 1,40 persen (yoy) menjadi Rp 27,4 triliun," ujarnya.
Baca juga: DJPb Catat Realisasi PEN di Papua Barat Mencapai Rp 861,57 Miliar
Baca juga: Banyak Pasien JKN-KIS tak Sesuai Rujukan Berjenjang, Dirut RSUD Papua Barat: Gencar Sosialisasi
Realisasi belanja APBN di Papua Barat mencapai Rp 10,5 triliun atau 38,46 persen dari pagu belanja.
Komponen belanja terbesar adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan realisasi Rp 7,8 triliun atau 39,90 persen dari pagu.
"Alokasi belanja TKDD meningkat 9,00 persen (yoy) menjadi Rp 19,6 triliun.
Sehingga defisit anggaran mencapai Rp9,3 triliun," pungkas Bayu.
(*)
