KLHK Tanam 100 Bibit Mangrove di Pulau Gam Raja Ampat

Ada beberapa jenis bibit mangrove yang ditanam di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, dalam kegiatan tersebut.

Penulis: Infak Insaswar Mayor | Editor: Tarsisius M
Dokumentasi KLHK Papua Barat
TANAM - Penanaman mangrove oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di wilayah Pulau Gam, Kampung Yenatar, Distrik Meosmansar, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (26/9/2022). 

Laporan Tribunpapuabarat.com, Infak Insaswar Mayor 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanam 100 bibit mangrove di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Ada beberapa jenis bibit mangrove yang ditanam di antaranya rhizopora spp, bruguiera spp, dan avicenia spp. Penananam bibit mangrove itu berpusat di Pulau Gam, Kampung Yenatar, Distrik Meosmansar, belum lama ini.

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, mengatakan kegiatan ini untuk mendukung implementasi pemanfaatkan hutan dan lahan lainnya atau Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.

Tujuan FOLU Net Sink 2030 adalah mencapai tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan  akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Targetnya, tujuan itu bisa tercapai pada 2030

Target proyeksi angka net sink, ucapnya, berkisar 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen (C02e). 

Menurutnya, bagian daratan terdapat hutan yang termasuk dalam kawasan lindung harus dijaga masyarakat lokal setempat.

Baca juga: Sejak 2019, Forum Kompak Tanam 6000 Pohon Mangrove di Pesisir Manokwari

“Kondisi tutupan vegetasi pada areal mangrove masih cukup bagus," kata Bambang Hendroyono.

Hendroyono meminta BPDAS Remu Ransiki dapat mengawal kegiatan rehabilitasi oleh Perkumpulan Kawan Pesisir yang adalah satu di antara kelompok binaan KLHK.

Tidak hanya BPSD, BPHP diminta untuk dapat menyiapkan data-data dan perencanaan pengelolaan hutan yang dapat digunakan BPDAS dalam melakukan rehabilitasi mangrove. 

Balai PSKL bersama Dinas Kehutanan Papua Barat dan KPHL Raja Ampat, ucap Bambang Hendroyono, bisa berkolaborasi melalui Pokja Percepatan Perhutanan Sosial.

Dia mengharapkan, dapat berkolaborasi menyiapkan rencana kelola serta persyaratan lainnya agar Perkumpulan Kawan Pesisir dapat masuk Kelompok Perhutanan Sosial. 

"Dengan izin Perhutanan Sosial, kelompok tersebut mendapat akses pendanaan dalam pengelolaan mangrove," katanya.

Baca juga: Selain Raja Ampat, Papua Barat Punya Destinasi Wisata Pegunungan Arfak hingga Taman Mangrove Klawalu

Lembaga Internasional asal Jerman, GIZ Forclime, sebagai mitra KLHK, diminta agar dapat menginisiasi program pemberdayaan masyarakat. 

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, kata Bambang Hendroyono, harus berperan aktif dalam mengawal program dan kegiatan KLHK.

Dengan begitu, tercipta sinkronisasi dan sinegisitas antara UPT KLHK, Pemerintah Daerah dan Mitra Pembangunan di Ekoregion Papua.

Penanaman mangrove di Raja Ampat dihadiri Kepala P3E Papua, Kepala BBKSDA Papua Barat, Para Kepala UPT KLHK Papua dan Papua Barat, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dinas Kehutanan Papua Barat dan Perkumpulan Kawan Pesisir. (*)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved