Berita Papua Barat

Papua Barat Berupaya Tunda Pengembalian Pengelolaan SMA dan SMK ke Kabupaten/Kota 

"Pemerintah provinsi dan DPR Papua Barat bersepakat menunda pengembalian kewenangan," ucap Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba

Penulis: Fransiskus Salu Weking | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/F WEKING
KEWENANGAN - Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, saat ditemui awak media di Manokwari, Papua Barat, Rabu (5/10/2022). Ia mengatakan pemerintah provinsi dan DPR Papua Barat bersepakat menunda pengembalian kewenangan SMA dan SMK ke kota/kabupaten. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Dinas Pendidikan Papua Barat berupaya menunda pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK kepada pemerintah kabupaten/kota.

"Pemerintah provinsi dan DPR Papua Barat sudah bersepakat menunda pengembalian kewenangan," ucap Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, di Manokwari, Rabu (5/10/2022).

Surat penundaan itu, ucapnya, akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Papua Barat bersama pimpinan DPR Papua Barat.

Selanjutnya, surat itu diserahkan sebagai bahan pertimbangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan.

"Kami tidak bisa serta merta menyerahkan. Jadi, kami minta ditunda dulu," kata Barnabas Dowansiba.

Baca juga: Dinas Pendidikan Papua Barat Sebut Dana Bantuan Studi untuk 3.167 Proposal Belum Tersedia

Ia menyebut penundaan itu dilandasi pada permintaan dari para guru SMA dan SMK yang enggan dikembalikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Alasan lainnya adalah pengembalian kewenangan akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

"Kalau daerah yang APBD-nya besar ya no comment, kalau APBD kecil setengah mati," ujar Barnabas Dowansiba.

Menurut dia, pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari provinsi ke kabupaten/kota sesuai Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2021 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai realisasinya perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah kabupaten/kota agar tidak menggangu aktivitas sekolah.

Baca juga: Dinas Pendidikan Papua Barat Upayakan Sarana Prasarana untuk Guru di Pedalaman

"Setidaknya kami tunda dulu sampai Pemilu 2024 selesai," kata Barnabas Dowansiba.

Di sisi lain, kata dia, pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK menjelang pesta demokrasi dapat menambah alokasi anggaran.

Sebab, pemerintah kabupaten dan kota juga turut menganggarkan dana Pemilu 2024.

"Semua akan jadi beban, jadi ya kita harus sepakat menunda," ujar Barnabas Dowansiba.

Sebelumnya, kewenangan mengurus pendidikan SMA dan SMK berada di tingkat kabupaten/kota yang kemudian diserahkan ke tingkat provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kewenangan Dinas Pendidikan kabupaten/kota hanya pada pendidikan tingkat Paud hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved