Berita Kota Sorong
Komisi VIII DPR Serahkan Bansos Warga Papua Barat, Berikut Rinciannya
Komisi VIII DPR Serahkan Bansos Warga Papua Barat, Berikut Rinciannya mulai dari BLT BBM, sembako, rumah ibadah dan pembangunan kelas sekolah Islam
Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Libertus Manik Allo
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Komisi VIII DPR RI menyerahkan sejumlah bantuan sosial dan keagamaan bagi pemerintah daerah Papua Barat untuk melayani masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka secara simbolis menyerahkan bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) BLT BBM kepada 9.201 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran senilai Rp 2,7 miliar.
Selain itu, bantuan asistensi rehabilitasi sosial latensi berupa sembako senilai Rp 26 juta untuk 26 keluarga penerima manfaat di Kota Sorong.
Baca juga: Pemprov Papua Barat dan Pemkot Sorong Sampaikan Sejumlah Persoalan ke Komisi VIII DPR
Baca juga: Berkunjung ke Kota Sorong, Komisi VIII DPR Dengar Masukan Demi Percepatan Pembangunan di Papua Barat
Bantuan rehab tiga rumah ibadah Kristen di Kota Sorong senilai Rp 50 juta.
Pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu bagi Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Teluk Bintuni senilai Rp 3 miliar.
Dan, bantuan pembangunan kelas sekolah Islam Kabupaten Fakfak senilai Rp 4 miliar.
Diah Pitaloka bilang, bantuan diberikan Komisi VIII bersama mitra kementerian tersebut guna mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat.
Sesuai dengan tugas Komisi VIII yakni bidang sosial, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana alam.
"Kunjungan kerja ini Komisi VIII DPR RI ingin melihat langsung kemajuan dan perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat," kata Diah Pitaloka kepada TribunPapuaBarat.com Senin (10/10/2022).
Dikatakan, beberapa usulan pemerintah daerah di Papua Barat menjadi catatan untuk ditindaklanjuti.
Yakni bidang keagamaan penambahan kuota haji, penanganan banjir, pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
"Serta bantuan-bantuan sosial yang menjadi hal masyarakat di Papua Barat" ujarnya.
Pemerintah Kota Sorong juga melakukan pengendalian inflasi setelah penyesuaian harga BBM melalui program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
"Pengendalian inflasi daerah kami memberikan bantuan sosial kepada pekerja dan masyarakat guna meringankan beban hidup," kata Kepala Dinas Sosial Kota Sorong Fauzi Fattah.
Fauzi Fattah berujar program pengendalian inflasi tahun ini melalui Kementerian Sosial dengan seribu ojek konvensional dan daring, menerima bantuan sosial berupa kupon pengisian bahan bakar minyak atau BBM senilai Rp 200 ribu.
