Pemalangan Jalan Yos Sudarso

Keluarga Mantan Pegawai Fasharkan Tolak Keluar Lahan yang Disebut Milik TNI AL di Sanggeng

Padahal, ucap Andris Wabdaron, rumah-rumah itu sudah puluhan tahun ditempati mantan pegawai Fasharkan dan keluarga mereka.

Penulis: Infak Insaswar Mayor | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Infak Insaswar Mayor
SANGGENG : Sejumlah warga Sanggeng dalam pertemuan bersama di gedung olahraga Sanggeng, menolak keluar dari area Sanggeng, Papua Barat, Kamis (13/10/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Warga Sanggeng, Papua Barat, bersatu menolak keluar dari rumah yang sudah mereka tempati puluhan tahun, Kamis (13/10/2022).

Ketua Forum Sanggeng Bersatu (Forsabers), Andris Wabdaron, mengatakan persoalan muncul sejak pemasangan patok di rumah warga mantan pegawai Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal TNI Angkatan Laut (Fasharkan) beberapa hari lalu.

"Kalau didata kan tidak dipatok," ujar Andris Wabdaron.

Menurutnya, bukan mendata jika sebagian rumah yang telah menjadi milik warga diukur dan diberi tanda (patok).

Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status dan pengalihan hak atas rumah negara paling singkat 10 tahun.

Baca juga: BREAKING NEWS: Warga Sanggeng Manokwari Kembali Palang Jalan Yos Sudarso

Padahal, ucap Andris Wabdaron, rumah-rumah itu sudah puluhan tahun ditempati mantan pegawai Fasharkan dan keluarga mereka.

"Orang tua kami mengabdi lebih dari 25 tahun (di Fasharkan)," kata Andris Wabdaron.

Ia mengatakan dokumen pinjam pakai bangunan yang digunakan sebagai dasar TNI AL mengklaim bangunan dan tanah di Sanggeng itu.

Menurut Andris Wabdaron, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi TNI AL untuk mengklaim tanah dan bangunan.

Baca juga: Pj Gubernur Paulus Waterpauw Pimpin Ziarah TMP Sanggeng Dalam Rangka HUT ke-23 Provinsi Papua Barat

Dokumen pinjam pakai itu diterbitkan Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Fasharkan TNI AL pada tahun 1993.

Rencananya, Forsabers akan bertemu anggota DPR dan Bupati Manokwari untuk menguji dokumen TNI AL dan meminta dokumen pinjam pakai dicabut. 

Pertemuan di Gedung Olahraga, Jalan Pahlawan, Kamis (13 /10/2022), belum mendapat titik terang.(*)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved