Pj Wali Kota Jayapura Bicara Depopulasi dan Marjinalisasi Masyarakat Adat Papua Port Numbay

TRIBUNPAPUABARAT.COM, JAYAPURA - Sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Kampung Enggros, Kota Jayapura, Papua, dari Selasa (25/10/2022) hingga Rabu (26/10/2022), mengangkat isu depopulasi dan marjinalisasi masyarakat adat.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura, Frans Pekey secara khusus menguak depopulasi dan isu marjinalisasi masyarakat adat di Kota Jayapura, Port Numbay.

Dia membeberkan, jumlah Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay terus mengalami tren penyusutan atau depopulasi.

Terlihat dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada 2021, penduduk OAP Port Numbay berjumlah 16.172 jiwa.

Angka tersebut mengindikasikan penurunan dari tahun sebelumnya, pada 2020 yang berjumlah 17.181 jiwa.

Baca juga: Pj Wali Kota Jayapura Promosi Wisata Port Numbay pada Peserta Sarasehan Kampung Enggros 

"Depopulasi bisa terjadi karena faktor kelahiran. Tapi saat ini ancaman terbesar adalah isu marginalisasi," kata Frans Pekey dalam diskusi konstruktif sarasehan KMAN VI di Kampung Enggros, Selasa (25/10/2022).

Menurut dia, marginalisasi atau peminggiran orang Papua telah menyasar semua aspek kehidupan, mulai dari ekologi, ekonomi, sosial budaya, hingga gender.

Marginalisasi kian mendalam, ucap Frans Pekey, setelah arus migrasi penduduk non Papua yang terjadi secara masif beberapa tahun terakhir.

Berimbas pada penguasaan lahan area perkotaan, akses perdagangan dan jasa, politik dan pemerintahan, serta dunia usaha oleh penduduk non Papua.

"Cepat ataupun lambat, suka ataupun tidak marginalisasi ini sedang meminggirkan dan bahkan membatasi masyarakat adat di Papua," terang Pj Wali Kota Jayapura.

Baca juga: Yayasan Madani Berkelanjutan: Perubahan Iklim Mengancam Masyarakat Adat

Oleh sebab itu, dia berharap melalui pelaksanaan KMAN VI di wilayah adat Tabi ini, baik pemerintah, masyarakat adat maupun masyarakat sipil menyadari perannya dalam upaya demarginalisasi.

Pemerintah mendukung melalui pengakuan masyarakat adat secara hukum.

Di sisi lain, masyarakat adat terus bergeliat menguatkan identitasnya.

"Masyarakat sipil, apalagi yang non OAP bisa dengan menghargai hak kesulungan OAP, khususnya OAP Port Numbay," tambah dia. (*)