Soal Eksistensi TPNPB di Bintuni dan Maybrat, Komnas HAM: Bupati Harus Bertemu Mereka

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepala daerah di Kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni, Papua Barat, agar turun menemui para kelompok sipil bersenjata di wilayah itu.

Hal ini diungkapkan Kepala Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandey.

Frits berdalih, persoalan situasi keamanan tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan aparat TNI-Polri disiagakan di masing-masing titik di kedua daerah.

Baca juga: Soal Motif TPNPB Bunuh 4 Pekerja di Bintuni September Lalu, Komnas HAM: Sebelumnya Komunikasi Baik

"Bupati di kedua daerah harus bisa bertemu berbicara dengan mereka (kelompok sipil bersenjata)," ujar Frits, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa (15/11/2022).

Menurut Frits, penanganan keamanan di Papua Barat tidak boleh dilakukan dengan pendekatan pengarahan pasukan dari luar.

"Jangan main kirim Satgas dan pasukan dari luar Tanah Papua ke daerah ini. Kirim Satgas dari luar itu selalu buat masalah di atas Tanah Papua," tegasnya.

Berdasarkan catatan, selama peristiwa kekerasan di Papua selalu ditangani oleh Satgas yang dibawa dari luar.

"Satgas-satgas ini mereka tidak paham tentang sosiokultural orang-orang lokal di Tanah Papua," jelas Frits.

Ia menuturkan, ketika ada warga memegang alat tajam seperti parang, panah dan lainnya, mereka sudah berpikir negatif soal orang itu.

Baca juga: Komnas HAM Kutuk Aksi TPNPB yang Bunuh 4 Pekerja di Maybrat: Ini Melanggar Hak Asasi Manusia

"Kita minta agar Bupati di kedua daerah ini harus bisa ketemu dengan pimpinan kelompok sipil bersenjata," ucapnya.

Frits mengungkapkan perihal penyelesaian masalah di kedua daerah jalan satu-satunya adalah Bupati turun dan bertemu dengan kelompok ini.

"Kita jangan mencurigai mereka, yang tidak boleh adalah Bupati kasih uang untuk beli senjata," kata Frits.

"Ideologi itu tidak bisa dibunuh dengan peluruh dan bahkan dibunuh dengan pembangunan."

Olehnya itu, Frits berharap kedua Bupati agar hentikan cara pendekatan Satgas dan lainnya, harusnya turun kemudian bertemu dengan para pimpinannya. (*)