Provinsi Papua Barat Daya
Pemprov Papua Barat Daya Butuh 1.056 ASN, Kata Wamendagri John Wempi Wetipo
Soal pengalihan ASN, John Wempi Wetipo mengaku belum dapat dokumen secara tertulis dari para bupati dan wali kota yang ada di wilayah Papua Barat Daya
Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan di DOB provinsi Papua Barat Daya jauh lebih siap dibanding tiga DOB di Provinsi Papua.
"Semua perangkat yang tersedia khususnya kantor-kantor yang akan digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di PBD itu jauh lebih siap dibanding tiga DOB baru," katanya kepada TribunPapuaBarat.com, Senin (21/11/2022).
Soal pengalihan ASN, John Wempi Wetipo mengatakan belum dapat dokumen secara tertulis dari para bupati dan wali kota yang ada di wilayah Papua Barat Daya.
Tiap kota dan kabupaten menyerahkan 150 ASN untuk Pemprov sehingga total tersedia 900 dari yang dibutuhkan 1.056 orang.
"Para bupati dan wali kota agar percepat data ASN supaya tim kami yang bekerja seminggu di sini bisa selesaikan," ujar Wamendagri tersebut.
Baca juga: Daftar Anggota DPR Papua Barat dari 3 Dapil Papua Barat Daya, Total 24 Kursi selain Jalur Otsus
Pengumpulan data ASN diperlukan agar Kemendagri lebih cepat menyusun semua perangkat dan ASN.
Dengan demikian, ucapnya, proses pelantikan penjabat gubernur Papua Barat Daya bisa dilakukan segera.
Peresmian provinsi ke-38 di Indonesia dan pelantikan Pj gubernur PBD diagendakan pada awal Desember 2022.
"Seharusnya persiapan peresmian dan pelantikan provinsi PBD ini dilakukan enam bulan," katanya.
Alasan dipercepat, ucapnya, karena akanada penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk provinsi PBD pertama kali.
Penjabat Gubernur akan memimpin SKPD baru di DOB Papua Barat Daya agar menyusun APBD pada 2023.
"Makanya kalau sudah diundangkan, kita percepat saja peresmian dan pelantikan penjabat gubernur," kata John Wempi Wetipo. (*)
