Info UNIPA
Akademisi UNIPA Beberkan 3 Problem Besar Pendidikan di Papua Barat soal Guru
Provinsi Papua Barat tengah menghadapi sejumlah tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan baik PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA di daerah ini.
Penulis: Safwan Ashari | Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Harusnya, dibuat sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan bersertifikat di Papua Barat.
Sehingga, guru-guru bisa menggunakan identitas sebagai seorang profesional, sama halnya dengan wartawan, pengacara dan profesi lainnya.
"Kalau mau dibilang profesional maka harus dia ujian dan sudah memiliki sertifikat," jelasnya.
"Kalau guru kita tidak tersertifikasi profesional, bagaimana harus mendidik generasi bangsa."
Ketika bersertifikat profesional, maka seorang guru bisa melakukan penilaian, menyusun pertanyaan secara benar.
"Saya lihat lebih banyak guru yang belum bersertifikat profesional itu ada di wilayah kampung-kampung," katanya.
Sementara, untuk guru di wilayah kota di Papua Barat sudah lebih banyak yang tersertifikasi sebagai profesional.
Sumule berharap, persoalan ini harus menjadi perhatian bagi masing-masing Bupati dan Walikota di Papua Barat.
Baca juga: 1.400-an Guru di Manokwari Ikut Jalan Santai Peringati HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional
Guru Mangkir
Selain itu, Sumule juga menambahkan dalam penelitian UNICEF tahun 2012 terkait tingkat mangkir nya guru membuat semua orang terkejut.
"Penelitian itu membuat kita terkejut karena saat tidak ada pengawasan hasilnya bisa memperoleh 52 persen mangkir saat bertugas," ungkapnya.
Sehingga, Sumule meminta agar semua pihak harus melakukan pengawasan kepada tenaga guru di setiap daerah.
"Kalau data terakhir saya belum tahu, pastinya masih ada beberapa guru yang masih mangkir saat bertugas," katanya.
Pasalnya, baru-baru ini ada beberapa pelajar menghentikan mobil kepala daerah di Papua Barat ini dan menanyakan keberadaan dari guru mereka.
"Kemungkinan dia turun jadi 42 persen, tapi masih tetap tinggi, dan ada hak anak yang belum dipenuhi," tutur Sumule.
Sumule berharap, agar guru di Papua Barat tidak boleh mangkir saat bertugas, dan pemerintah setempat pun harus menyiapkan fasilitas penunjang.
"Pemerintah harus siapkan fasilitas hingga hak bagi para guru yang bertugas di kampung-kampung seperti rumah, gaji dan lainnya," pungkasnya.(*)
