Dinilai Buat Gaduh, Mendagri Panggil dan Tegur Keras Bupati Meranti Muhammad Adil

TRIBUNPAPUABARAT.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memberikan teguran keras terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terkait pernyataan yang dinilai menimbulkan kegaduhan.

Teguran itu disampaikan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Muhammad Adil, di Kantor Kemendagri, Senin (12/12/2022) kemarin sekira pukul 10.30 WIB.

Melansir laman resmi Kemendagri, Mendagri menegaskan, sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Baca juga: Mendagri Tunjuk Edison Siagian Jadi Pj Sekda Papua Barat Daya, Hari Ini Dilantik

Sebelum bertemu Mendagri, Bupati Kepulauan Meranti diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro, di ruang kerjanya.

Pemanggilan itu dilakukan karena pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menimbulkan kegaduhan.

Dalam pertemuan itu, Suhajar didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Baca juga: Mendagri ke Pj Gubernur Papua Barat Daya: Segera Gerak Cepat Tunjuk Sekda dan para Kepala Dinas

Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar usai pertemuannya dengan Adil.

Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting disadari dan dilakukan.

Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.

“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” harap Suhajar.

Baca juga: Mendagri Minta Papua Barat dan 6 Kabupaten/Kota Bantu Pj Gubernur Papua Barat Daya

Lebih lanjut Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.