Jubir Tim Deklarator Pemekaran Nilai Kebijakan Pj Gubernur Papua Barat Daya Tak Proposional

Dengan harapan Pj gubernur bisa mengakomodir usulan tim deklarator.

"Kalau sampai Bapak Gubernur lebih berpihak dengan yang intervensi maka kami tidak akan segan-segan turun ke jalan," tegas Yanto Amus Ijie.

Selain itu, Yanto Amus Ijie juga mempertanyakan nama pejabat esalon dua yang menjadi titipan Kementerian Dalam Negeri.

"Pertanyaan kami itu nama-nama yang menjadi titipan Menteri Dalam Negeri itu betul atau tidak. Jangan sampai hanya bawa nama pak menteri saja," imbuhnya.

Ia menekankan, jabatan strategis seperti kepala bappeda dan kepala badan keuangan dan kepala kepegawaian semestinya dijabat oleh orang asli Papua.

Karena saat ini SDM orang asli Papua sudah banyak yang mampu bekerja di jabatan strategis.

"Intelektual orang Papua ini banyak kok, masa jabatan strategis seperti kepala bappeda maupun kepala badan keuangan itu dijabat non-OAP," ucapnya.

Yanto Amus Ijie berharap, sisa jabatan pimpinan OPD yang belum ditunjuk itu harus diisi oleh tim deklarator.

Ia pun meminta agar, Pj gubernur mempertimbangkan dan mengakomodir usulan tim deklarator demi menjaga kestabilan serta keamanan di Papua Barat Daya.

"Saya lihat tim presidium juga tidak ada, semua didominasi tim percepatan. Jadi tolong Bapak Pj gubernur pertimbangkan hal ini," kata Yanto Amus Ijie.

Ditambahkannya, ia sangat mengapresiasi kerja cepat Pj gubernur dimana APBD Papua Barat Daya mencapai Rp 2,8 triliun.

Serta memilih 80 persen keterlibatan OAP dalam kabinet kerja Papua Barat Daya.

"Kita memberi kritik tapi kami juga berikan apresiasi kepada bapak Pj gubernur yang sudah bekerja cepat dan tepat," pungkas dia.

(*)