Papua Barat Daya
Jubir Tim Deklarator Pemekaran Nilai Kebijakan Pj Gubernur Papua Barat Daya Tak Proposional
Jubir Tim Deklarator Pemekaran Nilai Kebijakan Pj Gubernur Papua Barat Daya Tak Proposional penunjukan pejabat eselon II prioritaskan tim percepatan
Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Libertus Manik Allo
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Juru bicara (Jubir) tim deklarator pemekaran Papua Barat Daya Yanto Amus Ijie menilai, penunjukan 16 pejabat eselon II di lingkup Pemerintahan Papua Barat Daya tidak proposional.
Pasalnya, dari 16 pejabat eselon II yang ditunjuk, banyak diisi oleh tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang diketuai Lambertus Jitmau.
Oleh sebab itu, Yanto Amus Ijie meminta, Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad memberikan porsi yang sama kepada tim deklarator.
Baca juga: Berikut Daftar Pejabat Eselon II di Papua Barat Daya
Baca juga: Tim Deklarator Sodorkan 8 Nama ke Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk Masuk Kabinet Kerja
Dikarenakan Provinsi Papua Barat Daya terbentuk karena ada bagian perjuangan dari tim deklarator yang menjadi pencetus pertama.
"Tim deklarator sudah menyampaikan usulan ke Bapak Pj gubernur. Dalam usulan itu kami juga minta mendapat bagian Plt pimpinan OPD," kata Yanto Amus Ijie kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa (10/1/2023).
Diungkapkannya, bahwa usulan yang disampaikan ke Pj gubernur untuk menduduki jabatan di OPD bukan staf ahli atau asisten.
Sehingga, ia menilai penempatan pimpinan OPD lebih berpihak pada tim percepatan.
Hal ini lanjut Yanto Ijie, membuktikan bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad sudah diintervensi.
"Bapak Pj gubernur bilang dia tidak bisa diintervensi tapi ini kelihatan sudah ada yang intervensi," ucap Yanto Amus Ijie.
"Ini sudah ada intervensi mendalam, di mana ada sekitar 10 OPD diisi oleh orang-orang tim percepatan yang diketuai Lambertus Jitmau itu," sambung dia.
Menurutnya, Provinsi Papua Barat Daya hadir untuk seluruh masyarakat terlebih khususnya orang asli Papua.
Bukan milik ketua tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya Lambertus Jitmau.
"Ini milik semua, sehingga kami juga perlu mendapat porsi yang sama dong. Karena kami juga berjuang," tuturnya.
Ia berujar, ketidak proposional dalam menunjuk pimpinan OPD membuat tim deklarator bisa ribut, karena tidak mendapat bagian dan porsi yang sama.
Namun, mengingat kamtibmas, maka tim deklarator akan melakukan pendekatan secara persuasif.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.