Soal 4 Kodam dan Polda Baru, DPRD Papua Barat Minta Panglima TNI dan Kapolri Prioritaskan Anak Papua
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Papua Barat meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo...
Penulis: Safwan Ashari | Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Papua Barat meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar memprioritaskan anak Papua di setiap rekrutmen.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedaida.
"Rekrutmen TNI Polri untuk mengisi Polda dan Kodam baru di tanah Papua wajib memprioritaskan anak asli Papua," ujar Dedaida, kepada TribunPapuaBarat.com, Kamis (12/1/2023).
Baca juga: Panglima TNI Laksamana Yudo Ungkap Kelebihan KRI Teluk Wondama yang Dikukuhkan Jadi Alutsista Tempur
Pasalnya, Dedaida menilai selama ini rekrutmen TNI Polri justru memprioritaskan anak asal Papua.
"Kalau bicara anak asal Papua itu siapapun bisa, tapi kalau asli Papua berarti mama dan bapaknya adalah orang Papua," tegasnya.
Jika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, maka harus mereka anak adat Doberai dan Bomberai.
"Kami juga meminta agar perwira yang mengisi Polda dan Kodam baru di empat DOB harus anak asli Papua," tegasnya.
Sebab, saat ini sudah banyak generasi Papua tumbuh dan telah menjadi perwira di masing-masing satuan di TNI Polri.
Selaku Ketua Fraksi Otsus, pihaknya meminta agar Kapolri dan Panglima TNI agar harus lebih teliti di hal tersebut.
"Rekrutmen personel di Polda dan Kodam baru harus mengedepankan aspek pemberdayaan orang asli Papua," ucap Dedaida.
Tak hanya itu, Dedaida juga meminta agar jika ada rekrutmen taruna Akpol dan Akmil di wilayah Tanah Papua harus anak Papua menjadi prioritas utama.
"Kita harap agar mereka ini yang akan diberdayakan untuk menduduki jabatan strategis di Polda dan Kodam baru," imbuhnya.
Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Pastikan Kodam dan Polda Segera Mekar pada 4 DOB di Tanah Papua
Kata Kapolri dan Panglima TNI

Polisi Periksa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Oknum Anggota DPR Papua Barat |
![]() |
---|
Hanya 2 OPD Lampirkan Data LKPJ 2024, Aloysius Siep: Itupun Tak Terbaca Baik |
![]() |
---|
Biro Pemerintahan Papua Barat Akui Kesulitan Kumpul Data LKPJ dari OPD |
![]() |
---|
Soroti Kuota IPDN Papua Barat, Aloysius Siep: Prioritaskan Orang Asli Papua |
![]() |
---|
Pansus DPR Papua Barat Temukan Selisih Data LKPJ 2024, Pemanggilan TAPD Dijadwalkan Pekan Depan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.