Raker Pemprov Papua Barat dan Papua Barat Daya akan Digelar Pekan Depan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan menggelar rapat kerja bersama Pemprov Papua Barat Daya.

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, rencananya raker tersebut diselenggarakan pada pekan depan.

Dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad melalui WhatApps terkait agenda raker.

"Kemungkinan besar minggu depan kita akan koordinasikan untuk raker dengan Papua Barat Daya," kata Paulus Waterpauw saat diwawancara di Manokwari, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: BREAKING NEWS - Massa Geruduk Kantor Gubernur Papua Barat Daya di Sorong

Baca juga: Paulus Waterpauw Sidak ke Pasar Sanggeng, Nelayan pun Ungkap Keluhan ke Pj Gubernur Papua Barat Itu

Ia menjelaskan, ada sejumlah agenda penting yang dibahas dalam raker antara Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Antara lain, membahas soal inventarisasi aset-aset pemerintahan, alokasi anggaran, dan dukungan personil guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB Papua Barat Daya.

"Ada yang kita harus hibahkan dan lain sebagainya," ucap Paulus Waterpauw.

Raker itu, sambung dia, rencananya dilakukan dalam pekan ini namun dibatalkan lantaran kesibukan masing-masing pimpinan daerah.

Sehingga, Pemprov Papua Barat sebagai daerah induk telah memutuskan jadwal rapat ditunda hingga pekan depan.

"Kalau minggu ini terlalu padat," jelas Paulus Waterpauw.

Baca juga: Jubir Tim Deklarator Pemekaran Nilai Kebijakan Pj Gubernur Papua Barat Daya Tak Proposional

Baca juga: Paulus Waterpauw Akui Kepastian Lahan dan Aksi Pemalangan Hambat Investasi Papua Barat

Sebelumnya, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Dance Sangkek mengaku sangat kecewa dengan kebijakan Dirjen Otonomi Daerah yang tidak mengarahkan Pj Gubernur Papua Barat Daya dan Pj Sekda berkunjung ke Papua Barat sebagai daerah induk.

"Saya sempat telpon ke Dirjen Otda karena kenapa mereka tidak langsung ke sini dulu. Kita (Papua Barat) ini induk," ucap Dance Sangkek.

Ia menjelaskan, jalannya roda pemerintahan Papua Barat Daya tidak terlepas dari dukungan Pemprov Papua Barat.

Untuk itu, daerah induk dan daerah otonom baru (DOB) harus tetap meningkatkan sinergitas dan koordinasi.

Tujuannya, meminimalisir persoalan yang terjadi dikemudian hari setelah suatu daerah dimekarkan dari daerah induk.

"Masalah setelah pemekaran itu banyak," ujar Dance Sangkek.(*)