Kejari Kaimana Canangkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Penguatan Pelayanan Publik

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaimana mencanangkan wilayah bebas dari
korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBK) di lingkungan Kejari Kaimana.

Kajari Kaimana, Anton Markus Londa, mengatakan ada enam area perubahan yang mesti dilakukan menuju wilayah dari bebas korupsi dan (WBBK) di lingkungan Kejari Kaimana.

Keenam area perubahan itu harus berdampak pada kemajuan daerah, masyarakat, pembangunan ekonomi, dan capaian kinerja organisasi.

Baca juga: Polres Kaimana Musnahkan 38,4 Gram Ganja yang Dipasok Dari Manokwari

Menurut Anton Markus Londa, keenam perubahan itu meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan pencanangan zona integritas, ucapnya, semua pegawai memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.

"Terutama melalui reformasi birokrasi dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Anton Markus Londa saat memimpin apel di halaman Kantor Kejari Kaimana, Rabu (22/2/2023).

Apel itu dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama sesuai instruksi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.