Kontrol Uang Negara, KPK Usul Pemerintah Bentuk Satgas DOB di Empat Provinsi di Tanah Papua

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, KPK RI, Dian Patria, di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (8/3/2023).

Pembentukan Satgas dimaksud Dian, agar fungsi pengawasan terhadap uang negara yang dikucurkan keempat DOB Papua itu bisa terawasi.

Mengingat di empat DOB, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya belum miliki lembaga legislatif.

"Penting itu dibuat Satgas DOB supaya bisa mengontrol uang negara yang dikucurkan ke daerah baru itu," ujar Dian Patria.

Baca juga: Lembaga Masyarakat Adat Gelar Para-para Kebangsaan di Sorong: Ingin Kehadiran DOB Bawa Dampak

Dian bilang, persoalan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu dikawal dan diperhatikan dengan baik.

Ia mencontohkan Penjabat Sekda Papua Selatan, Madaremmeng mundur karena terus didemo.

"Untuk mengawal masa transisi ini maka perlu dibentuk Satgas," tegas dia.

Baca juga: Pendapatan Negara di Papua Barat Semester I 2022 Tumbuh Positif 16,03 Persen

Perlu diketahui, di Papua Barat Daya pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 2,8 triliun untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi termuda di Indonesia itu.

Dana itu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ke-38 tersebut.

Tak hanya APBD, dana bagi hasil (DBH) untuk Papua Barat Daya sebanyak Rp 600 miliar lebih dan sudah dibagikan semua kabupaten dan kota.

Sebagai pemilik minyak dan gas (migas), Kabupaten Sorong mendapat DBH Migas lebih besar dari empat kabupaten dan satu kota lainnya di Papua Barat Daya.

DBH Kabupaten Sorong mencapai Rp 300 miliar lebih.

Sesuai undang-undang, selain daerah penghasil DBH Migas juga dibagi kepada daerah penyangga.

"Kabupaten Sorong mendapat lebih banyak karena hampir semua sumber daya migas ini dari sana," ujar Muhammad Musa'ad.

Baca juga: Pendapatan RSUD Provinsi Papua Barat Kurang Rp 1 Miliar, Direktur Beberkan Alasannya