Kemenkumham Papua Barat
Kemenkumham RI Dapat Penghargaan Digital Government Award dari Kementerian PANRB
Saat ini tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital
Penulis: redaksi | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan Digital Government Award, dalam kategori penerapan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terbaik 2021-2022.
Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam acara SPBE Summit 2023, di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (20/03/2023).
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan, hasil evaluasi SPBE Kemenkumham telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019.
Baca juga: Menkumham Instruksikan Jajaran Kemenkumham Hidup Sederhana : Tidak Boleh Pamer di Media Sosial
Baca juga: Kemenkumham Papua Barat Gelar Penguatan SPIP dan Manajemen Risiko
"Pada evaluasi 2019 Kemenkumham memperoleh indeks SPBE 3,18. Kemudian pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,68 dan ditargetkan tahun 2023 meningkat menjadi 4,20 dengan Predikat Sangat Memuaskan." kata Andap dalam keterangan tertulisnya.
Penerapan pemerintahan digital di Kemenkumham memungkinkan terjadinya kolaborasi antar unit.
Baik dalam internal Kemenkumham maupun dengan unit eksternal.
Agar mencapai tujuan bersama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau.
"Kemenkumham ingin semua layanan publiknya bebasis digital. Saat ini tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital, seperti pembuatan paspor, pendaftaran merek, perseroan terbatas, konsultasi hukum, hingga pengaduan HAM," jelas Andap.
Selain itu, SPBE turut mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan.
"Komitmen Kemenkumham yaitu pelayanan bebas dari korupsi. Masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui sistem pengawasan dan pengaduan," ungkapnya.
Digital Government Award sendiri merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik.
Penghargaan bagi Kemenkumham diterima oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM.
Melalui ajang ini, Kementerian PANRB berharap meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.
(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Penghargaan-kemenkumham-RI.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.