BKKBN Papua Barat Optimalkan 1.837 Tim Pendamping Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting

BKKBN Papua Barat pada tahun ini akan memfokuskan penanganan stunting di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.

TRIBUNPAPUABARAT.COM/KRESENSIA KURNIAWATI MALA PASA
STUNTING - Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, ditemui usai mengikuti secara hybrid ‘Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Menko PMK’, Selasa (21/2/2023). BKKBN memegang mandat sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Keberadaan tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader TP-PKK dan kader KB, dinilai memiliki peran strategis dalam percepatan penurunan stunting.

Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, mengaku akan mengoptimalkan peran TPK pada tahun ini.

Terutama untuk mencapai target pemerintah pusat agar prevalensi gangguan tumbuh kembang anak (stunting) pada 2024 hanya sebesar 14 persen.

Di Papua Barat (termasuk Provinsi Papua Barat Daya), prevalensi stunting masih di angka 30 persen.

Ia menyebut satu di antara langkah strategis percepatan penurunan stunting  adalah memberi pelatihan dan orientasi kepada 1.837 tim pendamping keluarga, dengan total kader sebanyak 5.501 orang.

Baca juga: April Mendatang, BKKBN Papua Barat Launching Gerakan Stop Stunting

 

“Mengenai stunting ada dua hal, yaitu pencegahan dan penanganan. Dalam TPK, fungsi keduanya berjalan melalui para kader PKK, KB dan bidan,” kata Philmona Maria Yarollo setelah mengikuti secara hybrid ‘Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Menko PMK’, Selasa (21/2/2023).

Menurut dia, agar para kader TPK mampu bekerja maksimal, perlu ada pelatihan dan orientasi yang berguna untuk peningkatan kapasitas diri.

Pelatihan dan orientasi bakal menguatkan pengetahuan para kader tentang tugas dan fungsi masing-masing, baik itu sebagai bidan, kader keluarga berencana (KB), maupun kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).

Ia menyebut, dalam pelatihan dan orientasi, kader TPK juga akan dibina mengenai strategi dan teknik komunikasi yang efektif dalam memberikan edukasi kesehatan dan kampanye program kepada masyarakat.

“Kita juga akan mengoptimalkan kerja tim lain yang sudah terbentuk selain TPK yaitu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten. Ada juga Satgas Percepatan Penurunan Stunting,” ujar Philmona Maria Yarollo.

Baca juga: BKKBN Papua Barat Yakin Program Semesta Mencegah Stunting Bisa Menjangkau Hingga ke Pelosok

Menurut dia, kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting ada pada sinergi dan kolaborasi antara stakeholder dan mitra kerja bersama TPK, TPPS dan Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting.

Ia menjelaskan, para pengambil kebijakan berperan dalam merumuskan langkah-langkah strategis percepatan penurunan stunting.

Sementara tim pendamping keluarga berada di garda terdepan melalui pendampingan dan edukasi kepada keluarga tentang gizi dan kesehatan anak.

TPPS dan Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting bertugas memfasilitasi program percepatan penurunan stunting di tingkat nasional dan daerah, melalui koordinasi dan pengawasan program.

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved