Berita Sorong

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Terancam Dicabut, Ini Penyebabnya

KEK Sorong mengalami hambatan koordinasi sebab saat itu harus koordinasi ke manokwari

TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad 

"Ditambah tanah yang belum bersertifikat juga segera kita selesaikan," katanya.

Keempat, hambatan utama di KEK Sorong adalah Pelabuhan.

Di mana depan Pelabuhan ada karang menjadi penghalang untuk masuk-keluarnya kapal.

"Tadi kita bahas juga bersama sektor terkait bagaimana karang itu bisa dihilangkan misalnya dihancurkan. Tapi tentu dilakukan kajian awal dulu," tuturnya.

Kelima, disepakati pemerintah provinis mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan KEK.

Dinas teknis sudah diminta memastikan semua anggarankan sehingga bisa efektif mendukung KEK.

"Kita sambil menunggu dewan KEK karena kemarin masih di Papua Barat. Kita sudah menyurat dewan KEK nasional untuk merevisi itu," ujarnya.

Musa'ad berharap kesepakatan tersebut bisa mendorong pengembangan KEK sehingga sampai Desembe tidak dicabut.

Pemprov akan buat regulasi daerah supaya semua investasi dapat dikelolah dengan baik.

"Harus ada pabrik disini ini sesuai UU Otonomi Khusus (Otsus) dimana perusahan yang beroperasi di tanah Papua diharapkan ada penglolahan lanjutan," tutup Musa'ad.

(*)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved