Septi Meidodga Sarankan Pemda se-Papua Barat Bentuk Perda Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
Menurut Septi Meidodga, dengan adanya regulasi atau peraturan daerah, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat terus berlangsung
Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang gencar-gencarnya melakukan program gerakan intervensi stunting dan kemiskinan ekstrem.
Karena itu, Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah III Doberai, Septi Meidodga, menyarankan agar program baik itu didukung dengan regulasi atau peraturan daerah.
"Saya mengapresiasi kerja-kerja Pj Gubernur Paulus Waterpauw. Kita semua harus dukung. Artinya, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten se-Papua Barat harus membentuk regulasi penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting," katanya kepada Tribunpapuabarat.com, Kamis (22/6/2023).
Menurut Septi Meidodga, dengan adanya regulasi atau peraturan daerah, kerja-kerja penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat terus berlangsung.
Mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting, ucapnya, menyita waktu yang lama.
Baca juga: Paulus Waterpauw dan Ketua PKK Papua Barat Resmikan Rumah Penanganan Stunting di Teluk Wondama
"Bukan satu, dua atau tiga bulan. Harus berkelanjutan sehingga stunting dan kemuskinan ekstrem di
Papua Barat bisa berkurang," ujarnya.
Tak hanya itu, Septi Meidodga kembali menyarankan agar dalam melakukan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting semua pihak harus dilibatkan.
Mulai dari tokoh adat, masyarakat, agama dan pemuda.
"Semua pihak harus berkolaborasi baik itu di provinsi maupun kabupaten hingga kampung," ucapnya.
Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat ke Teluk Wondama, Waterpauw Jadi Orang Tuah Asuh 75 Anak Stunting
"Apalah artinya anggaran yang besar kalau tidak ada kolaborasi dan koordinasi semua pihak," kata Septi Meidodga.
Penanganan masalah itu, ucapnya, penting untuk melibatkan pihak-pihak di luar pemerintahan agar data yang dihasilkan terkait dua persoalan itu akurat.
"Data juga harus ada sehingga dengan dilibatkannya pihak-pihak lain, data yang dihasilkan akurat dan program berjalan tepat sasaran," ujar Septi Meidodga.
Ia berharap, dengan masifnya program intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting, indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua Barat meningkat.
"Itu saya rasa harapan kita semua anak bangsa," kata Septi Meidodga.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.