Berita Papua Barat
Dishut Papua Barat Gelar Rakor Perlindungan Hutan, Jacob Fonataba: Tugas ke Depan Semakin Krusial
luas wilayah hutan di Papua Barat setelah pemekaran DOB Papua Barat Daya sebesar 6.189.903 hektar atau setara 87,3 persen dari luas wilayah.
Penulis: Kresensia Kurniawati Mala Pasa | Editor: Libertus Manik Allo
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Jacob Fonataba membuka rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi perlindungan hutan Provinsi Papua Barat tahun 2023, di Manokwari, Kamis (31/8/2023).
Kegiatan yang digelar Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat di Billy Jaya Hotel Manokwari, itu diikuti 40 orang.
Terdiri dari perwakilan polisi hutan, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Papua Barat.
Rakor yang mendatangkan pemateri dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK, itu akan digelar sampai besok, Jumat (1/9/2023).
Adapun pemateri dari Ditjen Gakkum KLHK yakni Kasubdit Penindakan Bidang Kehutanan KLHK, Sigit Himawan.
Baca juga: Dishut Papua Barat Dorong Masyarakat Urus Izin Perhutanan Sosial untuk Pengelolaan Legal
"Harus menjaga dan melestarikan hutan supaya terhindar dari dampak fenomena iklim seperti karhutla, kebakaran hutan dan lahan," ungkap Jacob Fonataba saat membacakan sambutan Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.
Ia menjelaskan, luas wilayah hutan di Papua Barat setelah pemekaran DOB Papua Barat Daya sebesar 6.189.903 hektar atau setara 87,3 persen dari luas wilayah.
Oleh sebab itu, tugas polisi hutan dan jajaran UPT KLHK serta Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, menjadi krusial untuk melindungi kawasan hutan dari eksploitasi dan dampak perubahan iklim.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan perintah Pj Gubernur Papua Barat untuk membentuk satuan tugas dampak El Nino tingkat Provinsi Papua Barat.
El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.
Ia mengungkapkan, Dinas Kehutanan Papua Barat dan jajaran diminta secara intensif memantau wilayah hutan dan melaporkannya secara reguler.
Baca juga: Respons Instruksi Paulus Waterpauw, Dishut Papua Barat Sita 8 Kubik Kayu Merbau di Kabupaten Sorong
"Beri zona sesuai potensi dampak El Nino. karhutla, kekeringan dan lainnya, " katanya.
Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Jimmy W. Susanto mengungkapkan, sejak 2018 giat dilakukan patroli rutin oleh Polhut, maupun gabungan Gakkum KLHK dan Polda Papua Barat.
Sehingga, sudah cukup banyak sanksi yang diberikan kepada para pelanggar.
